HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akhirnya menerima izin usaha pertambangan (IUP) atau izin tambang yang tawarkan oleh pemerintah kepada organisasi kemasyarakatan alias ormas.
Namun Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir menegaskan, bahwa pihaknya tidak asal menerima tawaran tersebut, dimana sebelumnya keputusan telah melewati berbagai pertimbangan yang matang.
Dia pun berjanji, bahwa Muhammadiyah akan mengembalikan izin tambang tersebut, jikalau ke depan ditemukan banyak mudharatnya, ketimbang manfaatnya.
“Apabila kami menemukan pengelolaan tambang itu lebih banyak keburukannya terhadap lingkungan hidup dan sosial, Muhammadiyah secara gentlemen dan bertanggung jawab akan mengembalikan IUP tambang itu ke pemerintah,” kata Haedar dalam konferensi pers, seperti dikutip Holopis.com, Minggu (28/7).
Haedar menekankan, bahwa keputusan menerima izin tambang itu sedianya dilakukan Muhammadiyah dengan pertimbangan panjang. Sebab pada dasarnya, ia ingin agar usaha tambang ini dapat memenuhi aspek keadilan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
Haedar mengatakan organisasinya menyadari bahwa usaha tambang maupun usaha-usaha lain selalu ada potensi konflik. Sehingga, semua aspek itu pun dikaji sampai pada kesimpulan menerima izin tersebut.
Muhammadiyah menghargai kebijakan pemerintah untuk menjadikan tambang sebagai satu usaha yang bisa dikelola organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia, termasuk Muhammadiyah.
“Bahwa usaha tambang ini menjadi usaha yang punya peluang untuk dikembangkan bagi kesejahteraan dan seminimal mungkin dapat mencegah kerusakan lingkungan,” kata dia.
Dia menyebut, bahwa Muhammadiyah adalah organisasi besar dan berpengalaman dalam amal usaha dan usaha-usaha lainnya.
Pun dalam mengelola izin tambang, kata dia, hasilnya akan dikembalikan untuk kesejahteraan masyarakat. Misalnya, seperti membangun sekolah dan rumah sakit di wilayah wilayah terpencil dan kepentingan berbagai pemberdayaan masyarakat.
“Selama ini modal utama Muhammadiyah adalah kemandirian, tetapi kami akan berkolaborasi dalam berbagai usaha sehingga kita bisa berubah baik bagi kepentingan bangsa dan negara,” kata dia.
Haedar mengakui selama ini Muhammadiyah tak memiliki track record pengelolaan tambang. Namun menurut dia, ada banyak kader Muhammadiyah yang sudah berpengalaman dalam mengelola pertambangan.
“Kita tidak perlu ragu untuk belajar, ada banyak kader bergerak di tambang, banyak praktisi tambang,” kata dia.
