HOLOPIS.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap modus dugaan korupsi pada proyek Pembangunan Tempat Evakuasi Sementara (TES) atau Shelter Tsunami oleh Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan, Kegiatan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2014.
Salah satunya diduga terjadi penurunan kualitas dari pengadaan barang dan jasa proyek tersebut. Demikian diungkapkan Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu. Menurut Asep, dugaan penurunan kualitas itu diketahui dari hasil pengecekan tim di lapangan.
“Ada yang memang tidak digunakan, beberapa yang sudah kami cek, ada yang memang kualitasnya menurun,” ungkap Asep kepada wartawan, seperti dikutip Holopis.com, Rabu (10/7).
Dalam pengecekan fisik shelter tsunami itu, tim KPK menggandeng ahli konstruksi. KPK menggandeng ahli konstruksi untuk menilai seberapa kekuatan dari bangunan tersebut.
Sayangnya, Asep saat ini belum merinci lebih lanjut perkait penurunan kualitas tersebut. Yang jelas, perbuatan rasuah sejumlah pelaku mengakibatkan negara merugi sekitar Rp 19 miliar.
Sejauh ini ini KPK baru menjerat 2 pelaku tindak pidana korupsi proyek yang merugikan negara miliaran rupiah tersebut. Berdasarkan informasi, dua tersangka itu yakni, Aprialely Nirmala selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dan Agus Herijanto selaku Project Manager (PM) atau Kepala Proyek PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
Saat proyek itu berlangsung, Aprialely Nirmala menjabat Kepala Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan (Satker PBL) Kementerian PUPR Perwakilan NTB. Adapun penyidikan kasus ini dilakukan sejak tahun 2023.
Kembali ke penurunan kualitas, sambung Asep, mengakibatkan shelter tsunami untuk mengantisipasi bencana ada yang sudah rusak. KPK menyayangkan kondisi tersebut. Mengingat sebuah shelter atau tempat evakuasi sementara seharusnya punya kualitas yang mumpuni.
“(Shelter tsunami) ada yang sudah jadi. Ada yang sudah jadi, ada juga yang bahkan sudah rusak lagi,” ujar Asep.
Lembaga antikorupsi tak menutup kemungkinan mengusut dugaan korupsi proyek Shelter Tsunami di daerah lain. Namun, saat ini KPK sedang fokus mengusut dugaan korupsi proyek Shelter Tsunami di NTB.
“Ini shelter tsunami tersebut ada di beberapa tempat, di daerah-daerah yang dianggap rawan. Karena kita ketahui bahwa antara kita itu ada di cincin api, ring of fire, khususnya di wilayah pantai selatan. Kita ada shelternya itu dimulai dari wilayah selatan, kemudian di wilayah seputaran Bengkulu dari selatan, kemudian di Banten juga ada, di sana-sana, wilayah pantai atau pesisir selatan Jawa, Bali, NTB, NTT, nah seperti itu,” tandas Asep.
