HOLOPIS.COM, JAKARTA – Panglima TNI dan Komisi I DPR RI melakukan rapat untuk melakukan pembahasan mengenai anggaran untuk kegiatan operasional militer, salah satunya untuk operasi di Papua.
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid mengatakan, bahwa dari rapat tersebut muncul usulan untuk menaikkan biaya operasional prajurit TNI, namun khusus wilayah Papua.
“Tadi kita ingin menaikkan uang untuk prajurit kita di Papua. Jadi uang operasional mereka,” kata Meutya dalam pernyataannya yang dikutip Holopis.com, Rabu (10/7).
Meutya mengatakan biaya operasional prajurit di Papua akan ditambah Rp 97 ribu. Tambahan biaya itu dihitung per hari mengingat mahalnya biaya hidup di daerah tersebut.
“Kan di sana mahal-mahal, kan kita tahu di sana banyak konflik sehingga tentu harus berbeda dengan daerah lainnya,” imbuhnya.
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, permasalahan pinjaman dalam negeri khusus untuk permasalahan di Papua juga dibahas di dalam RDP (rapat dengar pendapat) dengan Komisi I. Sebab, operasional prajurit harus benar-benar dibahas secara intensif untuk mendapatkan kesepemahaman.
“PDN fokus anggarannya untuk menangani Papua, karena di Papua ini kan masalah nasional yang harus dibahas secara intensif,” ungkap Agus.
Agus mengatakan permasalahan di Papua sangat kompleks. Selain ada gerakan separatis, ada juga masalah kesejahteraan masyarakat di Papua. Sehingga ia patut untuk memperhatikan hal ini secara mendalam sehingga prajurit bisa tetap optimal menjalankan tugas negara di Indonesia bagian Timur itu.
“Permasalahannya juga sangat kompleks. Selain di sana ada separatis bersenjata, juga masalah kesejahteraan masyarakat di sana juga,” tukasnya.
