HOLOPIS.COM, JAKARTA – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengajak pelaku usaha minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) di Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam transaksi di Bursa CPO Indonesia. Langkah tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan transaksi di Bursa CPO Indonesia.
Plt. Kepala Bappebti, Kasan mengatakan, transaksi Bursa CPO Indonesia ini bertujuan bagi pelaku usaha CPO untuk tidak lagi menggunakan harga dari bursa Malaysia dan Rotterdam, namun sepenuhnya menggunakan harga dari Bursa CPO Indonesia.
“Kami mengajak para pelaku usaha CPO di seluruh Indonesia, seperti Kalimantan Barat, Pekanbaru dan lain-lain untuk berpartisipasi aktif dan memberikan kontribusinya dalam implementasi transaksi melalui Bursa CPO Indonesia,” ujar Kasan dalam keterangannya yang diterima Holopis.com, Minggu (7/7).
Untuk meningkatkan partisipasi pengusaha CPO Indonesia Bappebti selama empat tahun berturut-turut rutin menggelar literasi Bursa CPO di provinsi yang berbeda. Hal tersebut selaras dengan arahan Menteri Perdagangan untuk melakukan literasi dan edukasi yang masif terkait implementasi Bursa CPO Indonesia.
“CPO merupakan komoditas strategis yang memiliki potensi ekspor tinggi sehingga perlu dioptimalkan. Untuk itu, Bappebti membentuk Bursa CPO Indonesia yang diresmikan pada Oktober 2023 sebagai salah satu usaha dalam tata kelola CPO,” imbuh Kasan.
Kasan menambahkan, transaksi di Bursa CPO Indonesia diharapkan akan membentuk harga acuan yang dapat digunakan untuk mendorong perbaikan harga tandan buah segar (TBS) oleh Kementerian Pertanian. Selain itu, agar harga acuan biodiesel yang ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi lebih akurat.
Harga acuan yang terbentuk dapat digunakan sebagai pembobot harga tertinggi dalam penetapan harga referensi ekspor CPO. Harga yang terbentuk di Bursa CPO Indonesia harus menjadi rujukan untuk penetapan harga TBS dan biodiesel.
“Untuk itu, kami berharap Kementerian Pertanian mendorong penggunaan harga dari Bursa CPO Indonesia dalam penetapan harga TBS. Selain itu, Kementerian ESDM juga diharapkan menggunakan harga dari Bursa CPO Indonesia dalam kebijakan penetapan harga acuan biodiesel,” imbuhnya.
Kasan menambahkan, saat ini Bursa CPO Indonesia memfasilitasi perdagangan CPO secara fisik dan futures. Nilai transaksi CPO futures dalam Bursa CPO Indonesia mencapai 17.356 lot atau 86.780 ton pada Januari – Juni 2024.
Sebanyak 51 pelaku usaha telah menjadi anggota Bursa CPO Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia berhasil mencatatkan surplus selama 49 bulan berturut-turut pada Mei 2024 dengan nilai sebesar USD 2,93 miliar. Nilai tersebut naik 7,7 persen (MoM) dibandingkan April 2024 senilai USD 2,72 miliar.
“Salah satu penopang surplus neraca perdagangan pada Mei 2024 adalah nilai ekspor nonmigas yang mencapai USD 4,26 miliar. Nilai ekspor nonmigas tersebut tentunya didukung dengan nilai ekspor CPO yang mencapai USD 1,08 miliar,” tutur Kasan.
Sekretaris Bappebti Olvy Andrianita menambahkan, tujuan pembentukan bursa CPO adalah untuk penguatan tata kelola perdagangan CPO di Indonesia. Bursa CPO Indonesia diharapkan dapat membentuk harga CPO yang menjadi rujukan di pasar domestik maupun internasional. Hal tersebut karena harga yang tercipta di Bursa CPO Indonesia diperoleh secara transparan, adil, dan sesuai dengan waktu nyata.
Olvy melanjutkan, Bursa CPO Indonesia dibentuk berlandaskan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Undang-undang tersebut mengamanatkan pemerintah untuk membentuk acuan harga melalui bursa berjangka.
Hal tersebut juga diperkuat dengan Peraturan Bappebti (Perba) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perdagangan Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah di Bursa Berjangka dan Peraturan Tata Tertib (PTT) sebagai pedoman teknisnya.
“Kebijakan perdagangan CPO melalui bursa CPO Indonesia bersifat sukarela untuk pasar dalam negeri. Namun, dalam perkembangannya tentu harus mampu mendorong penguatan ekspor komoditas CPO di pasar global,” tutupnya.
