HOLOPIS.COM, NTT – Humas BPKP Provinsi NTT, Agnes Tiara menyampaikan pihaknya masih terus berkoordinasi secara intensif dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Rote Ndao terkait dengan pengungkapan kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dana Covid-19 di Pemkab Rote Ndao.
Hanya saja dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi tersebut, masih ada informasi yang perlu dilengkapi oleh BPKP yang saat ini masih dalam proses.
Agnes Tiara menegaskan bahwa BPKP tidak mungkin menghambat pengungkapan sebuah kasus, terutama yang menyangkut tindak pidana korupsi.
“Dalam penyelesaian kasus tipikor, banyak faktor pendukung yang dibutuhkan untuk penyelesaian kasus, mulai dari bukti hingga saksi-saksi ahli,” kata Agnes dalam keterangannya yang dikutip Holopis NTT, Kamis (4/7).
Ia juga menjelaskan bahwa perhitungan kerugian keuangan negara dilakukan dengan memperhatikan prosedur yang berlaku. Begitu juga terkait jangka waktu yang diperlukan dalam pengungkapan kasus tipikor.
“Sangat tergantung pada kondisi di lapangan, terutama dalam pemenuhan data-data yang dibutuhkan,” ujarnya.
Kemudian, Agnes juga menekankan bahwa pada dasarnya, BPKP NTT selalu berkomitmen untuk cepat dan tepat dalam menindaklanjuti data-data atau informasi yang telah disampaikan. Sekaligus akan tetap berkoordinasi dengan instansi penegakan hukum lainnya.
“Kami berkomitmen untuk cepat dan tepat dalam menindaklanjuti data-data atau informasi yang telah disampaikan. Jika masih terdapat kekurangan data yang kami perlukan, kami berkoordinasi intensif dengan rekan-rekan APH (aparat penegak hukum) yang ada,” tegas Agnes.
Seperti halnya kasus yang saat ini sedang ditangani, Agnes menyampaikan bahwa BPKP NTT masih terus berkoordinasi secara intensif dengan rekan-rekan APH Kejari Rote Ndao untuk melakukan pertemuan dalam waktu dekat.
“Kami masih terus berkoordinasi dengan intensif dengan rekan-rekan APH Kejari Rote Ndao untuk melakukan pertemuan dalam waktu dekat,” tambahnya.
Dalam proses penyelesaian kasus tipikor, kerja sama antara BPKP dan Kejari sangat krusial. Setiap informasi dan bukti yang dikumpulkan akan ditelaah dengan seksama untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses pengungkapan kasus berjalan dengan transparan dan akurat.
Agnes Tiara juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi yang akurat dan relevan terkait kasus tipikor.
“Kami mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan informasi yang dapat membantu proses pengungkapan kasus tipikor. Informasi yang akurat dan relevan sangat penting untuk mempercepat proses penyelesaian kasus,” terangnya.
“Kami berharap, dengan koordinasi yang baik antara BPKP, Kejari, dan masyarakat, kasus-kasus tipikor dapat diungkap dengan cepat dan tepat, serta memberikan efek jera bagi pelaku korupsi,” pungkasnya.
