BerandaNewsPolhukamJokowi Klaim Pernah Bikin 'Petaka' Pejabat Kementerian

Jokowi Klaim Pernah Bikin ‘Petaka’ Pejabat Kementerian

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim pernah mendatangkan petaka bagi pejabat nakal di sebuah kementerian yang mematikan sistem perizinan online atau online single submission (OSS).

Padahal, kementerian tersebut sejatinya telah mengimplementasikan sistem OSS sejak lama. Namun karena dimatikan, sistem perizinan yang ada di kementerian tersebut pun kembali dilakukan secara manual.

Alhasil petaka pun datang, Jokowi mengatakan, kementerian tersebut harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah dirinya mendatangi kementerian tersebut. 

“Yang terjadi dulu pernah di sebuah kementerian sudah dibuatkan OSS, tapi karena tidak pernah dicek, enggak pernah dikontrol, sistemnya dimatikan,” kata Jokowi dalam keterangannya, seperti dikutip Holopis.com, Senin (24/6).

Penerbit Iklan Google Adsense

“Artinya apa? Manual lagi. Artinya ketema-ketemu lagi. dan akhirnya ditangkap oleh KPK. Saat itu langsung ditangkap oleh KPK karena saya datang ke sana,” imbuhnya.

Oleh karenanya, Kepala Negara itu mengimbau agar perizinan secara online terkait penyelenggaraan event untuk dicek terus-menerus. Ia pun mengaku akan terus memeriksa perizinan-perizinan yang telah ada. 

“Sekali lagi, ini sudah saya kejar-kejar lama. Saya sangat mengapresiasi, menghargai, sekarang sudah ada OSS untuk penyelenggaraan event. Tapi juga akan saya ikuti terus, akan saya cek terus,” ucap dia.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengimbau kepada penyelenggara event untuk membuat perencanaan matang sebelum menyelenggarakan event. Dia juga mengimbau agar para penyelenggara mengurus izin dari jauh-jauh hari.

“Masalah utama itu adalah kepastian izin yang tidak diberikan jauh hari, jadi saya minta juga kepada penyelenggara event mengajukan jauh-jauh bulan sebelumnya, 6 bulan sebelumnya, setahun sebelumnya, mengajukan izin dulu, artinya ada perencanaan yang baik, manajemen yang baik, kapan event itu diselenggarakan,” kata Jokowi.

Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya kesulitan menambah izin jika ingin menambah waktu event.

“Kalau harinya kurang, sehari kurang, bisa ditambah lagi waktunya, masih memungkinkan untuk melakukan itu. Karena juga yang saya dengar ini mengajukan izin seminggu sebelumnya, dadakan, ya sulit kalau sudah didadak begitu, kita harus bekerja dengan perencanaan yang baik,” pungkasnya.

Temukan kami juga di Google News
BERITA LAINNYA

Gegara Kapolda Sumbar, Mantan Kabais Anggap Indonesia Sedang Menuju Kehancuran

Hal ini ia sampai untuk merespons bagaimana sikap Polda Sumatera Barat yang menyikapi kasus kematian Afif Maulana.

Edward Hutahaean Divonis 5 Tahun Bui dan Bayar Uang Pengganti 1 Juta  Dolar AS

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman lima tahun penjara dan denda Rp 120 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap terdakwa Naek Parulian Washington Hutahaean alias Edward Hutahaean. 

Puan Maharani Dorong Perbaikan Sistem Pasca Kasus Hasyim Ashari

Ketua DPR RI Puan Maharani menyayangkan tindakan Ketua KPU RI Hasyim Ashari dengan kasus pelecehan seksual yang dilakukannya.

Ma’ruf Amin Berharap Kasus Hasyim Ashari Tidak Terjadi di Lembaga Lain

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menanggapi putusan DKPP perihal pemberhentian Hasyim Ashari dari jabatan Ketua KPU RI.

Usai Berhubungan Seks dengan PPLN Belanda, Hasyim Ashari Kasih Janji Surga

DKPP memastikan bahwa Hasyim Ashari telah melakukan hubungan seks di luar nikah dengan anggota PPLN Belanda wilayah Den Haag.

Dilantik Jadi Plt Ketua KPU, Mochammad Afifuddin : Innalillahi

Komisioner KPU RI Mochammad Afifuddin resmi ditunjuk sebagai pimpinan sementara untuk menggantikan posisi Hasyim Ashari.
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024 - 2029
Sudaryono

HOLOPIS FEEDS