HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Romahurmuziy membenarkan bahwa pihaknya menyetujui adanya percepatan pelaksanaan Muktamar di tahun ini.
Romahurmuziy mengungkapkan, bahwa majelis partai telah mengirimkan surat tersebut langsung kepada Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono.
Rommy pun menyebut bahwa dirinya tidak ikut menyerahkan surat itu karena masih ada urusan di luar negeri.
“Disampaikan langsung oleh dua Ketua Majelis kepada plt ketum, yaitu kiai Zarkasih Nur selaku ketua majelis kehormatan dan kiai Mustofa Aqil sebagai ketua majelis syariah,” kata Rommy dalam pernyataannya yang dikutip Holopis.com, Selasa (18/6).
Dalam tampilan surat yang beredar, setidaknya ada empat tanda tangan petinggi dewan majelis. Mereka diketahui antara lain Ketua Majelis Kehormatan Zarkasih Nur, Ketua Majelis Pakar Prijono Tjiptohrijanto, Ketua Majelis Syariah Mustofa Aqil Siroj, dan Ketua Majelis Pertimbangan M Romahurmuziy atau Romy.
Surat yang telah terbit di awal bulan Mei itu meminta agar DPP PPP segera menggelar Muktamar di tahun ini karena kekalahan mereka masuk parlemen.
“Bahwa, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh atas penurunan perolehan suara PPP secara nasional. Mengingat: (1) suara PPP di Tingkat nasional (DPR) pada Pemilu 2024 jauh lebih rendah ketimbang perolehan suara PPP di daerah (DPRD provinsi dan kabupaten/kota); (2) nomenklatur ‘Pelaksana Tugas’ Ketua umum PPP menyiratkan bahwa jabatan tersebut tidak permanen dan tidak dijabat secara normal sesuai periode,” bunyi poin tersebut.
“Forum yang tepat untuk melakukan evaluasi adalah muktamar. Karenanya, kami meminta agar muktamar digelar pada 2024, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah surat ini diterima”.
Selain itu, dewan majelis juga meminta DPP segera menggelar musyawarah kerja nasional (mukernas) untuk menentukan sikap terhadap pemerintah mendatang.
