HOLOPIS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Alifudin mendesak pemerintah untuk tidak hanya menunda implementasi, tetapi mencabut kebijakan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Sebab menurutnya, kebijakan pemungutan iuran melalui Tapera tersebut berpotensi menambah beban keuangan bagi para pekerja, khususnya pekerja mandiri.
“Sebaiknya hilangkan niat pemerintah dalam mengambil uang dari pekerja, dengan alasan untuk tabungan perumahan,” ujarnya dalam keterangannya, seperti dikutip Holopis.com, Minggu (9/6).
Ketimbang melanjutkan kebijakan yang membawa mudharat bagi pekerja, Alifudin meminta pemerintah untuk fokus membuat kebijakan yang berhilir pada kesejahteraan masyarakat.
“Batalkan (kebijakan Tapera) dan kembali fokus buat kebijakan yang menyejahterakan masyarakat,” tegas Alifudin.
Dia pun menuturkan, bahwa kebijakan Tapera di kondisi ekonomi yang masih bergejolak justru membawa efek domino terhadap perekonomian masyarakat.
“Dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu ini, pemotongan pendapatan pekerja dapat berdampak pada kemerosotan daya beli dan kualitas hidup yang substansial,” ujarnya.
Menurut Alifudin, kebijakan ini memberikan dampak negatif bagi para pekerja mandiri. Sebab, dengan gaji yang tidak tetap, mereka diwajibkan membayar simpanan.
Sedangkan di sisi lainnya, para pekerja mandiri ini memiliki kebutuhan harian yang bisa saja tidak dapat mereka penuhi.
“Maka, tentu keputusan tersebut mencekik dan bertentangan dengan norma kesusilaan,” tandasnya.
Walaupun Tapera mampu memfasilitasi kepemilikan rumah, namun menurut Alifudin baleid yang mengatur tentang Tapera disahkan tanpa melalui pertimbangan terkait kerentanan yang diterima pekerja mandiri.
“Dengan beban persyaratan pembayaran minimum hingga risiko pencabutan status kepesertaan, pekerja mandiri akan diikat oleh pikulan finansial dan administrasi yang eksesif,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono membuka peluang soal penundaan implementasi kebijakan terkait program tabungan perumahan rakyat (Tapera).
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komite BP Tapera itu mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati terkait kemungkinan penundaan tersebut.
“Apalagi kalau (ada usulan), misalnya DPR, Ketua MPR, itu diundur. Menurut saya, saya sudah kontak dengan Bu Menteri, kita akan ikut (usulan Tapera ditunda),” kata Basuki, Kamis (6/6).
Basuki lantas menyatakan, bahwa pemerintah tidak akan tergesa-gesa mengimplementasikan program Tapera yang sejauh ini mendapat penolakan dari berbagai kalangan masyarakat.
“Menurut saya pribadi kalau memang belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa,” ujarnya.
