HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, bahwa dirinya baru saja menerima audiensi dari tim utusan Prabowo Subianto untuk membahas tentang postur anggaran negara.
Di mana tim tersebut terdiri dari 2 orang penting, yakni Sufmi Dasco Ahmad yang notabane adalah Ketua Harian DPP Partai Gerindra, sekaligus Ahmad Muzani yang merupakan Sekjen DPP Partai Gerindra.
“Dan kami sangat senang dan sangat terbuka untuk terus bersinkronisasi dan bersinergi,” kata Sri Mulyani di kantor Kemenkeu RI, Jakarta Pusat pada hari Jumat (31/5) seperti dikutip Holopis.com.
Menurutnya, pembahasan yang dilakukan Kemenkeu dengan tim Prabowo tersebut sangat penting untuk bagaimana membahas soal RAPBN tahun 2025 mendatang. Apalagi di tahun itu, pemerintahan pusat sudah dikendalikan oleh Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih bersama Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 kemarin.
“Karena seperti diketahui bahwa Kementerian Keuangan sebagai satu institusi memang memiliki tugas hari ini yang sangat penting, yaitu menyiapkan RAPBN 2025 yang merupakan instrumen sangat penting bagi pemerintahan termasuk pemerintahan baru di bawah presiden terpilih Bapak Prabowo dan Wakil Presiden Gibran akan menjalankan program-programnya,” ujarnya.
Namun demikian, bendahara negara tersebut memberikan catatan penting agar persoalan keuangan negara harus dilakukan dengan sangat hati-hati.
“Tetap menjaga prinsip-prinsip kehati-hatian, kredibilitas dan confidence dari berbagai stakeholders,” tuturnya.
Di sisi lain, Sri Mulyani juga mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan pembahasan juga dengan DPR RI dalam mengupas pandangan-pandangan kebutuhan pokok fiskal untuk satu tahun periode anggaran negara 2025.
“Minggu lalu saya menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2025 yang pada Selasa yang lalu mendapatkan pandangan dari seluruh fraksi-fraksi di DPR. Dan minggu depan, kami akan menyampaikan respons terhadap pandangan itu,” terangnya.
Pembahasan tersebut pun tak sekadar sampai di situ saja. Ia menekankan bahwa pembahasan tentang kebutuhan fiskal 2025 akan terus dimatangkan dan menjadi rekomendasi bagi Kemenkeu dalam merumuskan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun depan.
“Kemudian rapat kerja dengan DPR dimulai, dan semua itu akan rangkum menjadi nota keuangan RAPBN 2025,” pungkasnya.
