BerandaNewsPolhukamJokowi Klaim Komposisi Unsur Pemerintah dan Profesional di Pansel KPK Berimbang

Jokowi Klaim Komposisi Unsur Pemerintah dan Profesional di Pansel KPK Berimbang

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Jokowi (Joko Widodo) memastikan bahwa pihaknya telah menandatangani pengesahan pembentukan Pansel (Panitia Seleksi) Pimpinan KPK.

Di dalam surat itu, Jokowi menyebut bahwa ada 9 nama yang telah disetujuinya untuk kemudian segera disahkan lebih lanjut. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi di sela-sela kunjungan kerjanya di daerah Sumatera Selatan.

“Pansel KPK sudah saya tanda tangani kemarin. Sebelum saya berangkat sudah saya tanda tangani,” kata Jokowi dalam pernyataannya yang dikutip Holopis.com, Kamis (30/5).

Saat dicecar siapa isi 9 nama di Pansel Capim KPK tersebut, Jokowi kemudian ogah memberikan penjelasan dan berdalih tidak ingat nama-namanya.

Penerbit Iklan Google Adsense

“Ada 9 nama yang masuk tapi saya enggak hapal,” dalihnya.

Mantan Gubernur Jakarta itu kemudian hanya memastikan, komposisi unsur pemerintahan dan pihak profesional di Pansel tersebut cukup berimbang.

“Saya enggak tau unsur pemerintah berapa, profesional berapa. Tetapi saya kira fifty fifty lah,” imbuhnya.

“Pansel KPK tanya ke Mensesneg , tapi sudah saya tanda tangani sebelum berangkat,” sambungnya.

Diketahui sebelumnya, masa jabatan pimpinan KPK dan Dewan Pengawas lembaga antirasuah akan berakhir pada bulan Desember 2024.

Berdasarkan ketentuan, Presiden akan membentuk panitia seleksi untuk menyaring pimpinan KPK periode berikutnya.

Pansel akan bertugas menyeleksi calon pimpinan KPK, kemudian menyerahkan hasil seleksi ke DPR RI untuk melakukan tes uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).

Temukan kami juga di Google News

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

Mahfud MD Harap Rektor Transparan soal Pemberhentian Dekan FK Unair

Pakar Hukum Tata Negara, Prof Mahfud MD memberikan respons atas diberhentikannya Dekan Fakultas Kedokteran Unair Prof. Budi Santoso oleh Rektor Unair Rektor Unair Prof. Nasih.

Pemerintah Beri Perhatian Khusus soal Kasus Kekerasan di Pesantren

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyayangkan dan mengutuk keras terjadinya kasus kekerasan di lingkup pondok pesantren hingga menyebabkan hilangnya nyawa santriwati di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Kementerian PPPA Bakal Ajak Ngobrol Organisasi Perempuan soal UU KIA

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyambut baik disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.

Hasyim Ashari Dipecat Karena Kasus Asusila, Kaesang : Itu yang Terbaik

Ketua Umum PSI (Partai Solidaritas Indonesia) Kaesang Pangarep) ikut menanggapi perihal putusan DKPP terhadap Ketua KPU Hasyim Ashari.

Ini Alasan Polda Metro Belum Tahan Firli Bahuri di Kasus Pemerasan SYL

Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto berkelit bahwa pihaknya lamban dalam penyelesaian perkara mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Apresiasi Tinggi untuk Densus 88 di Balik Pertobatan JI

Khoirul Anam mengapresiasi Densus 88 Anti Teror Mabes Polri yang dinilainya berhasil mengukir sejarah baru dengan menyadarkan kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI) untuk membubarkan diri dan kembali ke pangkuan NKRI.
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024 - 2029
Sudaryono

HOLOPIS FEEDS