HOLOPIS.COM, JAKARTA – Direktur eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi memberikan kritikan atas wacana yang digelontorkan oleh Menteri Investasi / Kepala Badan Penanaman Modal Indonesia (BPMI) Bahlil Lahadalia, yang bakal memberikan izin pertambangan untuk organisasi kemasyarakatan (Ormas), termasuk ormas keagamaan di Indonesia.
Menurut Islah Bahrawi, apa yang diwacanakan oleh Bahlil tersebut bisa berbahaya bagi iklim demokrasi di Indonesia, sebab ormas bisa sekadar menjadi obyek politik semata dalam lima tahunan.
“Ijin mengelola tambang bagi Ormas hanya akan jadi sandera politik ketika Pemilu,” kata Islah dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Jumat (3/5).
Ia khawatir ormas sebesar NU (Nahdlatul Ulama) dan Muhammadiyah akan tersandera dengan situasi yang kurang menguntungkan bagi mereka, khususnya dalam menjalankan roda organisasi dan pengelolaan jamaah.
“Saya hanya bisa bayangkan jika Ormas sebesar NU dan Muhammadiyah malah dijadikan seperti ‘sapi glonggongan’ yang dicekoki air supaya kelihatan gemuk sebelum disembelih dalam setiap 5 tahun,” ujarnya.
Tak hanya sekadar itu, Islah Bahrawi juga khawatir pengelolaan organisasi di ormas tersebut bukan lagi berorientasi pada pengelolaan sumber daya manusia yang unggul, pengelolaan jamaah yang lebih reliji dan sebagainya. Akan tetapi lebih sekadar bagi-bagi kekuasaan, sebab target utamanya adalah pragmatisme semata.
“Jika Bahlil melaksanakan ini, kongres pemilihan ketua Ormas tidak akan lagi saling lempar kursi, tapi akan saling bacok,” tukasnya.
Bahkan, pengurus ormas kata Bahrawi, akan lebih didominasi oleh para preman yang tengah mengamankan bos di tingkat pimpinan tertinggi organisasi tersebut, sekalipun itu ormas keagamaan.
Oleh sebab itu, ia berharap wacana Bahlil ini segera direvisi oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo, agar tidak memicu interpretasi liar yang bisa mengganggu stabilitas sosial, politik dan keamanan nasional.
“Jangankan pejuang negara, pengurus Ormas keagamaan pun kelak akan dipenuhi oleh formatur berjiwa preman dan para pencari cuan ‘berlilit sorban’,” pungkasnya.
Ormas Bisa Punya Izin Usaha Pertambangan
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia blak-blakan soal rencana pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan.
