BerandaNewsPolhukamBahlil Nilai Hasto Tidak Selevel dengan Jokowi dan Megawati

Bahlil Nilai Hasto Tidak Selevel dengan Jokowi dan Megawati

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Politisi Partai Golkar, Bahlil Lahadalia menyindir Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang dianggap menjadi penghalang terjadinya pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Megawati Soekarnoputri.

Bahlil pun menganggap, Hasto tidak selevel dengan pemikiran seorang Presiden Jokowi dengan sosok Ketua Umum PDIP.

“Ibu Mega itu presiden, tokoh besar, Pak Jokowi juga presiden, masa mau disamain dengan orang yang nggak pernah jadi presiden,” kata Bahlil dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Kamis (18/4).

Menteri Investasi dan Kepala BKPM itu pun tidak percaya dengan pernyataan Hasto yang menyebut pertemuan kedua tokoh itu tidak bakal berlangsung. Pasalnya, diyakini bahwa baik Jokowi dan Megawati memiliki persahabatan yang lekat.

Penerbit Iklan Google Adsense

“Saya yakin mereka ada connect hati lah, mungkin waktu yang tepatb. Bu Mega ini kan tokoh bangsa, kita lihat saja pasti mereka punya hati yang baik untuk berbicara tidak perlu merasa grasa-grusu,” jelasnya.

“Pasti lah dua tokoh ini kan bersahabat pasti mempunyai jiwa negarawan,” imbuhnya.

Bahlil kemudian menegaskan, setiap warga negara boleh boleh bertemu dengan Presiden Jokowi dan tidak terbatas kepada siapapun.

“Jangankan Ibu Mega, yang lain pun nggak ada masalah kok. Tokoh masyarakat saja boleh, nggak masalah,” ujarnya.

Bahlil memastikan tidak ada pihak manapun di Istana yang menghalangi wacana pertemuan Presiden Jokowi dan Megawati.

“Saya nggak tahu kalau dari Ibu Mega ya, tapi kalau dari Presiden santai-santai saja. Gak ada apa-apa,” tutupnya.

Temukan kami juga di Google News

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

Mahfud Md Sebut Orang yang Tak Terima Hasil Pemilu Tidak Beradab

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyinggung adanya pihak yang masih tidak terima dengan hasil Pilpres 2024.

Dwi Rio Sambodo Minta Tinjau Ulang Penonaktifan NIK di Jakarta

DPRD DKI Jakarta meminta kaji ulang terhadap teknis penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sebab, pihak dewan menerima banyak aduan terkait hal tersebut.

Pengamat Imbau Penambahan Angkutan Umum Libatkan Bappenas dan Kemendagri

Djoko Setijowarno meminta kepada pemerintah dalam melakukan pembenahan angkutan umum tidak berhenti sampai tingkat Kementerian Perhubungan, sebab keterlibatan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Dalam Negeri juga diperlukan.

Bamsoet Anggap Tempo Tak Profesional Angkat Berita S2-nya

Bambang Soesatyo (Bamsoet), meminta semua jurnalis melakukan kegiatan profesinya secara profesional dan patuh pada kode etik jurnalistik (KEJ). Salah satunya terkait dengan pemberitaan dirinya yang dianggap telah terjadi pengaburan fakta oleh TEMPO Media Group.

Tok! Gugatan Praperadilan Pegi Setiawan Dikabulkan Hakim, Polda Jabar Kalah Telak

Hakim tunggal PN Bandung, Eman Sulaeman mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan atas status tersangka yang telah dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina dan Eky Cirebon.

Putusan Praperadilan Pegi Setiawan Dibacakan Hari Ini

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung dijadwalkan membacakan putusan praperadilan yang diajukannya, menentukan nasib Pegi dalam menghadapi proses hukum selanjutnya.
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024 - 2029
Sudaryono

HOLOPIS FEEDS