HOLOPIS.COM, JAKARTA – Partai Golkar menanggapi tuduhan Sekjen PDIP Hasto Krisityanto yang menyebut bahwa pencalonan Bobby Nasution dalam Pilgub Sumatera Utara untuk menguntungkan para dewa.
Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono menegaskan, pengajuan nama Bobby Nasution yang akan mereka usung dalam Pilkada serentak adalah melalui berbagai pertimbangan yang matang.
“Kami mencalonkan tokoh berdasarkan prestasi dedikasi loyalitas dan tak tercela. Lalu disurvei untuk dinilai seberapa besar penerimaan masyarakat dan tingginya hasil survei,” kata Dave dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Senin (8/4).
“Ada sejumlah faktor yang jadi alasan dan landasan penentu,” lanjutnya.
Dave pun meyakini bahwa sosok Wali Kota Medan itu sebagai sosok yang terbaik untuk ditempatkan sebagai pemimpin daerah di Sumatera Utara.
“Kita prioritaskan kader terbaik untuk posisi yang tersedia,” tegasnya.
Sebelumnya diberitakan, PDIP menuduh Pilkada serentak 2024 terindikasi menjadi upaya nepotisme yang akan dilakukan oleh Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pun mengklaim pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 ini tidak lagi menjadi upaya peningkatan kualitas peradaban bangsa di dalam demokrasi.
“Kini direduksi hanya menjadi legalitas bagi perpanjangan kekuasaan Presiden Jokowi melalui nepotisme, dan ini sangat berbahaya,” kata Hasto dalam keterangannya pada Minggu (7/4).
Tindakan nepotisme itu menurut Hasto, kian kental ketika Bobby Nasution resmi diusung Partai Golkar untuk maju dalam Pilgub Sumatera Utara.
“Buktinya kemarin muncul berita, Mas Bobby mau menjadi calon gubernur, sekretaris Bu Iriana mau menjadi Wali Kota Bogor,” tukasnya.
Pria yang pernah diperiksa KPK ini kemudian juga menuduh bahwa pencalonan Bobby hanya menguntungkan dewa-dewanya.
“Nah ini ada akibat dampak kotak pandora yang pertama, yang menguntungkan dewa-dewanya, bukan rakyatnya,” ujarnya.
“Kotak pandora yang kedua adalah sikap kenegarawanan hakim MK oleh Anwar Usman direduksi menjadi sikap kekeluargaan,” lanjutnya.
