HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meyakini 4 menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipanggil Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang sengketa pemilu 2024 telah menjalankan tugas dengan baik.
Sehingga menurutnya, pihaknya di pemerintah tidak perlu lagi memberikan arahan kepada keempat menteri tersebut dalam menyampaikan keterangan di persidangan nantinya.
“Saya kira tidak ada arahan karena mereka sudah menjalankan tugasnya dengan sesuai dengan fungsinya, dengan tugas pokoknya dan mereka sudah menguasai tahu masalah, jadi tidak perlu ada arahan-arahan,” kata Ma’ruf dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Selasa (2/4).
Wapres pun mengingatkan para menteri untuk memenuhi panggilan MK. Ia menegaskan, pemenuhan panggilan MK tersebut merupakan kewajiban konstitusional.
“Saya kira kan MK ya memerlukan penjelasan (empat menteri), siapa pun tentu harus hadir ya, harus,” pungkasnya.
Diberitakan Holopis.com sebelumnya, MK telah mengagendakan empat orang menteri di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan keterangan dalam sidang sengketa Pilpres 2024, yang rencananya akan berlangsung pada Jumat, 5 April 2024 mendatang.
“Saudara Muhadjir Effendy Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Airlangga Hartarto Menteri Keoordinator Bidang Perekonomian, Ibu Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan, Ibu Tri Rismaharini Menteri Sosial,” kata Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan, Senin (1/4).
Selain keempat menteri tersebut, MK juga turut memanggil 5 (lima) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam persidangan terkait sengketa Pilpres 2024.
Suhartoyo memastikan, para pihak baik itu pemohon, termohon, maupun pihak terkait dalam sidang tidak dapat bertanya kepada para menteri tersebut.
“Karena ini keterangan yang diminta mahkamah maka nanti pihak-pihak tidak kami sediakan waktu untuk mengajukan pertanyaan, jadi yang melakukan pendalaman hanya para hakim,” ucapnya.