HOLOPIS.COM, JAKARTA – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa sikap partai soal oposisi atau tidak di pemerintahan berikutnya bukanlah keputusan dari seorang Ganjar Pranowo.
Hasto yang pernah tersandung dalam kasus korupsi Harun Masiku itu menegaskan bahwa sikap berada di luar pemerintahan atau oposisi merupakan keputusan strategis sehingga mesti dibahas khusus.
“Sikap berada di dalam maupun luar pemerintah merupakan keputusan politik strategis, sehingga akan dilakukan pembahasan khusus,” kata Hasto Kristiyanto pada Senin (1/4) seperti dikutip Holopis.com.
Hasto kemudian menyebut, keputusan itupun baru akan diputuskan dalam beberapa waktu mendatang, tepatnya setelah putusan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi.
“Tidak sekarang karena saat ini kami konsen di MK dan berbagai upaya hukum yang akan dilakukan,” ucapnya.
Sebelumnya Bambang Pacul pun juga menegaskan, Ganjar Pranowo tidak berhak untuk memutuskan sepihak bahwa PDIP bakal berada sebagai oposisi. Pasalnya, keputusan tersebut ada di tangan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum.
“Bahwa persoalan PDI Perjuangan akan bergabung dengan pemerintah dan kerja sama atau di luar pemerintah, itu kewenangannya di Ketum,” kata Bambang Pacul dalam pernyatannya, Kamis (28/3).
Sebelumnya diberitakan, Ganjar Pranowo memberikan sinyal bahwa dirinya tidak mau diutamakan apabila mendapatkan tawaran bergabung di kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran.
Ganjar Pranowo yang terlibat dalam kasus gratifikasi sewaktu menjabat Gubernur Jawa Tengah itu pun seakan-akan percaya diri akan mendapatkan tawaran bergabung di kabinet mendatang.
“Saya sampaikan terima kasih, lebih baik diberikan kepada pemenang untuk sebebas-bebasnya memilih dan jauh lebih baik kalau kelompok yang sudah mendukung itu yang diutamakan bukan saya, tidak fair,” kata Ganjar Pranowo dalam pernyataannya Selasa (26/3).
Pria yang juga pernah tersangkut kasus korupsi e-KTP itu pun seakan sudah mengaku kalah dalam kontestasi Pilpres dan bersiap untuk menjadi oposisi.
“Kalau saya berada di luar mungkin itu jauh lebih baik karena check and balance pasti akan terjadi dan lebih banyak yang hebat di kelompoknya masing-masing,” klaimnya.
Ganjar kemudian mengalah dan menilai tawaran posisi menteri itu lebih baik ditujukan kepada parpol yang berada di koalisi pengusung Prabowo-Gibran karena akan lebih fair.
“Apalagi kalau kita lihat banyak sekali tim atau partai politik yang mendukung paslon, pasti juga punya harapan,” tuturnya.
