HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wacana pengguliran hak angket dugaan kecurangan pemilu yang sempat menjadi agenda Ganjar Pranowo dan PDIP tampaknya semakin jauh panggang dari api. Pasalnya, hal ini karena kekompakan di Parlemen semakin buyar untuk merealisasikan hak angket tersebut.
Hal ini seperti yang disampaikan oleh pengamat politik sekaligus dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Alfath Bagus Panuntun El Nur Indonesia. Ia mengemukakan bahwa kecil kemungkinan PDI Perjuangan mengajukan hak angket soal Pemilu 2024.
Hal ini menyusul pernyataan Ketua DPR RI Puan Maharani yang mengaku tidak ada instruksi khusus kepada anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI soal hak angket tentang Pemilu 2024.
“Kemungkinan ada (mengajukan hak angket), tetapi kecil karena partai politik tak benar-benar serius memperjuangkan hak angket,” ujar Alfath dalam keterangannya, Selasa (2/4) seperti dikutip Holopis.com.
Menurut ia, pernyataan Puan Maharani dapat dibaca sebagai permainan politik ditingkat elite. Apalagi saat ini diduga lobi-lobi di balik layar yang belum mencapai kesepakatan antarpartai politik kontra pemerintah versi Pilpres 2024.
“Tapi saya menduga ada upaya-upaya tertentu agar pihak yang semula mengajukan hak angket tak jadi menggunakannya,” jelasnya.
Kemudian, ini juga sekaligus menunjukkan suara internal PDI Perjuangan yang cukup beragam, baik suara yang disampaikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang diusung oleh partai berlambang banteng moncong putih maupun Puan Maharani sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan.
Sebelumnya, Kamis (28/3), Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024, membutuhkan dukungan politik.
“Itu hak anggota, kalau kemudian itu bisa berguna baik, ya bisa. Tapi kita lihat dulu lah bagaimana di lapangannya. Itu kan perlu dukungan politik, bukan hanya keinginan politik,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (38/3).
Hal itu disampaikan Puan menanggapi soal wacana hak angket tentang kecurangan Pemilu 2024 untuk digulirkan di DPR.
Puan menyatakan tidak ada instruksi khusus kepada anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR soal hak angket Pemilu 2024.
“Enggak ada instruksi, enggak ada,” ujarnya.
