BerandaNewsPolhukamJerry Massie Anggap Ucapan Blunder Luhut Bahayakan Demokrasi

Jerry Massie Anggap Ucapan Blunder Luhut Bahayakan Demokrasi

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pengamat politik dari Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie memberikan kritikan kepada Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) soal seruan agar pengritik pindah saja dari Indonesia.

Menurutnya, apa yang diutarakan oleh Luhut sangat tidak pantas disampaikan, apalagi dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik.

“Saya kira Luhut tak pantad menyebut publik bahkan ormas sampai pengama tak bisa mengkritik pemerintah,” kata Jerry kepada Holopis.com, Minggu (17/3).

Bahkan Jerry menyebut jika Luhut terlalu banyak asal bunyi (asbun) dalam banyak kesempatan. Termasuk soal statemen big data yang menyebut mayoritas publik setuju pemilu 2024 ditunda karena ada Covid-19.

Penerbit Iklan Google Adsense

“Memang sejak lalu LBP kebanyakak asbun. Contoh 110 juta big data yang mana mayoritas masyarakat setuju penundaan pemilu sampai tak percaya Covid-19,” ujarnya.

Dengan persoalan itu, Jerry pun memberikan stample kepada mantan perwira TNI tersebut sebagai orang yang hanya sekadar pandai bicara namun tak bisa bekerja.

“Memang LPB ini omongnya terlalu gede tapi isi omongannya nol,” sambungnya.

Lebih lanjut, Jerry menyembut bahwa pemerintah harus tetap dikritik. Bahkan pejabat publik tidak boleh anti kritik sehingga dalam menjalankan roda pemerintahannya, mereka tetap bisa berjalan dengan baik karena berjalannya check and balances.

“Sangat miris dan irasional jika pemerintah tak bisa dikritik. Krtiik itu bagian demokrasi, jadi kalau kebijakan pemerintah sesat, publik tapi bisa kritik,” tukasnya.

Ia pun berharap ke depan, jangan sampai ucapan-ucapan seperti Luhut semacam itu malah membuat preseden buruk, hingga Indonesia dicap komunis.

“Hanya negara komunis seperti Kuba, Korut dan China publik dilarang mengkritik pemerintah,” sambungnya.

Apa pun yang disampaikan Luhut menurut Jerry tak bisa dibenarkan, apa pun alasannya. Apalagi hanya karena yang mengritik kinerja pemerintah dianggap berisik dan tak bisa membuktikan kontribusinya untuk bangsa dan negara.

“Saya kira dia ngawur dan salah besar, LBP harus banyak belajar soal demokrasi dan reformasi. Negara yang sehat dan kuat adalah bagian dari kritikan untuk perbaikan,” tegas Jerry.

Terakhir, Jerry mengharapkan agar pemerintah ke depan pasca Joko Widodo dan KH Maruf Amin, tak melibatkan Luhut dalam struktur kepemimpinan Kabinet. Hal ini karena menurutnya, apa yang disampaikan Luhut terlalu sering blunder dan kerap membuat kegaduhan di kalangan masyarakat.

“Pemerintahan Prabowo mendatang tak perlu lagi memakai jasanya dalam kabienet,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengaku kesal dengan pengkritik pemerintah. Luhut menyebut jika kritik jelek terus diberikan lebih baik angkat kaki dari Indonesia.

Menurut Luhut, 10 tahun pemerintahan Jokowi Indonesia banyak dapat pujian dari negara lain.
Bahkan, banyak negara yang mencontoh program program pemerintahan Jokowi. Salah satunya kenya yang meng-copy kebijakan Jokowi terait e-katalog.

“Mari kita lanjutkan sukses story kita ini, kita lihat negara lain. Lihat Kenya, Kenya kemarin meng-copy 100 persen e-katalog kita. Presiden (William) Ruto-nya bilang sama saya, kami tiru Indonesia. Jadi ada yang tiru Indonesia cukup banyak,” ujar Luhut, Selasa, 12 Maret 2024.

la juga mengaku marah kepada pengkritik pemerintah, terutama kritikan yang bukan membangun. Jika terus menjelek-jelekkan bangsa sendiri, Luhut meminta para pengkritik lebih baik pindah dari Indonesia.

“Jadi banyak perubahan, tapi banyak kurang, iya tapi terus kita perbaiki. Jadi saya berharap kita semua harus bangga jadi orang Indonesia,” tegasnya.

“Kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan mengkritik semua jelek, semua jelek. Kalau jelek, pindah saja kau dari Indonesia,” kata Luhut dengan nada tinggi.

Temukan kami juga di Google News
BERITA LAINNYA

KPK Sita 6 Rumah 2 Apartemen 3 Tersangka Korupsi APD Covid-19

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita enam rumah dan dua apartemen diwilayah Jabodetabek terkait dugaan korupsi pengadaan APD Covid-19 di Kementrian Kesehatan...

Mediasi Deadlock, Pihak Terdakwa Pemalsu Tanda Tangan Ogah Penuhi Kesepakatan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, Jawa Barat membuka ruang restorative justive terkait kasus dugaan pemalsuan tanda tangan surat keterangan waris (SKW) dengan terdakwa Kusumayati.

Polri Cuek Dituduh KPK Egois

Polri tidak ambil pusing dengan tuduhan pimpinan KPK yang menganggap Kejaksaan dan Polri menghambat upaya pemberantasan korupsi.

Hasyim Asyari Malah Girang Dipecat Sebagai Ketua KPU

Hasyim Ashari memberikan tanggapan atas putusan DKPP yang telah memutuskannya bersalah dalam kasus asusila hingga berujung kepada pemecatan dirinya sebagai Ketua KPU RI.

MKD Ogah Beberkan Nama Anggota DPR Main Judi Online

MKD bersikeras untuk tetap menyembunyikan nama anggota DPR yang diduga terlibat kegiatan judi online.

Jokowi Kesal Difitnah Sekjen PKS

Presiden Jokowi (Joko Widodo) meradang dengan tuduhan PKS bahwa dirinya telah cawe-cawe untuk mengajukan Kaesang Pangarep di Pilkada Serentak 2024.
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024 - 2029
Sudaryono

HOLOPIS FEEDS