HOLOPIS.COM, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN berencana untuk mengkaji ulang skema pembaiayaan untuk memperkuat ekosistem perumahan di Indonesia ke depan.
Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu berharap, agar skema pembiayaan perumahan yang saat ini sedang dikaji oleh pihaknya itu dapat didorong ke pemerintah.
“Mudah-mudahan di pemerintah saat ini ada keputusan tentang skema baru dari KPR subsidi yang baru,” katanya dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Senin (11/3).
Adapun pengkajian ulang skema pembiayaan tersebut juga berkaitan dengan rencana program kerja 3 juta rumah yang digagas oleh pasangan capres-cawapres yang unggul di berbagai quick count, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Terkait program kerja itu, Nixon mengaku menyambut baik, mengingat backlog atau permintaan atas rumah masih terbilang cukup tinggi, yakni sekitar 12,7 juta.
Pun untuk backlog sendiri dapat diartikan sebagai kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat. Pada tahun 2045, angka backlog perumahan dapat habis atau terpenuhi permintaannya.
“Salah satu percepatannya adalah memang subsidinya harus dinaikkan,” imbuhnya.
Meskipun demikian, cara menaikkan subsidi untuk rumah ini tidak selalu harus bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). BTN pun kini tengah mengkaji ulang skema pembiayaan yang ada agar dapat tumbuh berlipat.
Nixon menjelaskan, ada beberapa pilihan yang dapat diperhatikan, salah satunya adalah pilihan mempersempit tenor subsidi yang semula 20 tahun menjadi 10 tahun.
Opsi lain yang dapat dipilih antara lain adalah pemerintah membentuk sebuah dana abadi yang imbal hasilnya dapat digunakan untuk membayar subsidi selisih bunga.