HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) merespon usulan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti terkait sidang isbat penentuan Idul Fitri 1445 Hijriah/2024 Masehi.
Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf mengatakan, sidang isbat, baik itu penentuan awal Ramadan dan Idul Fitri sudah diatur dalam peraturan pemerintah. Pun jika dihapus, kata Gus Yahya, tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba.
“Saya kita butuh waktu bila ingin menghapusnya (sidang isbat) enggak bisa secara tiba-tiba,” kata Gus Yahya dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Sabtu (9/3).
Dia menuturkan, bahwa sidang isbat sejatinya merupakan upaya untuk menjaga keharmonisan masyarakat selama bulan suci Ramadan dan Idul Fitri.
“Sebetulnya sidang isbat ini diselenggarakan untuk menjaga harmoni masyarakat bisa terpelihara baik dalam bulan Ramadan atau Idulfitri nanti. Bahkan dulu yang mengusulkan sidang isbat ini salah satunya juga Muhammadiyah,” katanya.
Menurut Gus Yahya, PBNU akan tetap berpegang teguh pada keputusan pemerintah dalam hal penetapan awal Ramadan dan Idulfitri, dimana hal itu ditetapkan melalui mekanisme sidang isbat.
“Kalau kami tetap untuk penentuan Ramadan dan Idulfitri harus ditentukan melalui hasil pengamatan hilal dan rukyat. Pemerintah ada ketentuan sidang isbat itu, ya kita ikut aturannya,” tuturnya.
Diberitakan Holopis.com sebelumnya, Abdul Mu’ti mengusulkan agar sidang isbat penetapan Idul Fitri tahun 2024 ini ditiadakan, lantaran Idul Fitri 1 Syawal 1445 H antara pemerintah dan Muhammadiyah dipastikan akan sama.
Selain itu, Mu’ti juga berpandangan bahwa peniadaan sidang isbat ini akan menghemat anggaran negara.
“Insya Allah Idul Fitri akan bareng. Posisi hilal saat akhir Ramadan sudah di atas 8 derajat. Dengan posisi seperti itu, hilal sudah bisa dilihat jelas,” kata Abdul Mu’ti dalam acara ceramah di Desa Mindahan Kidul, Batealit Jepara, Minggu (3/3), yang dikutip Holopis.com.
“Jadi tidak perlu sidang isbat, sehingga bisa hemat anggaran,” sambungnya.
