HOLOPIS.COM, JAKARTA – Anies Baswedan menegaskan bahwa pihaknya tidak mau banyak berkomentar mengenai ajakan pengajuan hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024.
Anies pun mengatakan, urusan hak angket adalah urusan dari partai politik dan tidak perlu cawe-cawe pasangan calon presiden dan wakil presiden.
“Gini, kalau menyangkut hak angket seluruhnya ada di dalam wilayah partai,” kata Anies dalam pernyataannya pada Jumat (23/2) seperti dikutip Holopis.com.
Oleh karena itu, Anies kemudian tidak menjawab setuju atau tidak atas hak angket tersebut dan mempersilakan partai pengusung dirinya untuk menentukan.
“Jadi secara khusus biar pimpinan partai, sekjen, dan ketua yang berbicara,” dalihnya.
Sebelumnya diberitakan, Ganjar Pranowo memaksa partai pengusungnya untuk segera menggulirkan hak angket dugaan kecurangan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR.
Tak hanya partai pengusungnya, Ganjar menyebut bahwa pihaknya saat membuka pintu komunikasi dengan partai pengusung pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk melancarkan aksi tersebut.
Pria yang tersandung kasus korupsi e-KTP itu pun memaksa agar Pemilu bisa disebut curang sehingga hak interplasi DPR bisa dilakukan sesegera mungkin.
“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar, Selasa (20/2).