BerandaNewsPolhukamGuru Besar UIN Jakarta Nilai Pers Pilar Penting Negara Hukum Demokratis, Dorong...

Guru Besar UIN Jakarta Nilai Pers Pilar Penting Negara Hukum Demokratis, Dorong Pemilu Damai

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Guru Besar ilmu Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah atau UIN Jakarta, Prof Ahmad Tholabi Kharlie menilai bahwa Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2024 menjadi momentum penting bagi pers untuk menjadi pilar penting tegaknya negara hukum demokratis.

Oleh sebab itu, ia menilai bahwa peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2024 menjadi momentum bagi pers untuk menjadi pilar penting tegaknya negara hukum demokratis di Indonesia.

“Pers yang kredibel, independen, dan bebas menjadi syarat mutlak tegaknya negara hukum demokratis,” kata Prof Tholabi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (9/2) seperti dikutip Holopis.com.

Menurut Wakil Rektor Bidang Akademik UIN Jakarta ini, pers sejauh ini telah berperan penting dalam melakukan pendidikan politik kewargaan dalam berbagai isu seperti politik kenegaraan seperti pemilu, hukum, dan isu publik lainnya.

Penerbit Iklan Google Adsense

“Pers hadir sebagai sumber informasi yang kredibel dan mencerahkan publik. Poin ini yang patut kita rayakan bersama,” tegasnya.

Di dalam kesempatan lain saat menjadi Khotib Jumat di Masjid Agung Al-Mujahidin, Tangerang Selatan, Tholabi menyerukan agar pelaksanaan pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar, jujur, adil, dan damai.

“Semoga dalam Pemilu 2024, Rabu mendatang dapat berjalan dengan damai. Kita rayakan perbedaan dengan suka cita seraya menjaga bersama agar pemilu berjalan lancar dan damai,” seru Tholabi.

Lebih lanjut, Tholabi mengingatkan agar seluruh warga negara menjalani hajatan demokrasi yang digelar tahun ini dengan bijak dan cerdas.

Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, serta kepentingan bangsa dan negara harus diletakkan di atas kepentingan sesaat dan pragmatis,” pungkasnya.

Temukan kami juga di Google News

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

Mahfud Md Sebut Orang yang Tak Terima Hasil Pemilu Tidak Beradab

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyinggung adanya pihak yang masih tidak terima dengan hasil Pilpres 2024.

Dwi Rio Sambodo Minta Tinjau Ulang Penonaktifan NIK di Jakarta

DPRD DKI Jakarta meminta kaji ulang terhadap teknis penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sebab, pihak dewan menerima banyak aduan terkait hal tersebut.

Pengamat Imbau Penambahan Angkutan Umum Libatkan Bappenas dan Kemendagri

Djoko Setijowarno meminta kepada pemerintah dalam melakukan pembenahan angkutan umum tidak berhenti sampai tingkat Kementerian Perhubungan, sebab keterlibatan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Dalam Negeri juga diperlukan.

Bamsoet Anggap Tempo Tak Profesional Angkat Berita S2-nya

Bambang Soesatyo (Bamsoet), meminta semua jurnalis melakukan kegiatan profesinya secara profesional dan patuh pada kode etik jurnalistik (KEJ). Salah satunya terkait dengan pemberitaan dirinya yang dianggap telah terjadi pengaburan fakta oleh TEMPO Media Group.

Tok! Gugatan Praperadilan Pegi Setiawan Dikabulkan Hakim, Polda Jabar Kalah Telak

Hakim tunggal PN Bandung, Eman Sulaeman mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan atas status tersangka yang telah dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina dan Eky Cirebon.

Putusan Praperadilan Pegi Setiawan Dibacakan Hari Ini

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung dijadwalkan membacakan putusan praperadilan yang diajukannya, menentukan nasib Pegi dalam menghadapi proses hukum selanjutnya.
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024 - 2029
Sudaryono

HOLOPIS FEEDS