HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN Veteran), Masita Marasabessy menyebut bahwa Anwar Usman adalah menantu Presiden Joko Widodo.
Hal ini ia sampaikan saat melakukan aksi unjuk rasa di sekitar kantor Sekretariat Negara, Jalan Majapahit, Gambir, Jakarta Pusat.
“Ketua Mahkamah Konstitusinya adalah Usman, Anwar Usman. Yang mana itu adalah menantunya Jokowi itu sendiri,” kata Sita dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (7/2) seperti dikutip Holopis.com.
Hal ini disampaikan sebagai bentuk protes mereka atas pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan tindaklanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diputus oleh Anwar Usman.
Statemen ini disampaikan Sita menjadi landasan mengapa dirinya ingin agar Presiden Joko Widodo dimakzulan, yakni menjelang hitungan hari proses pencoblosan Pemilu 2024.
“Dasar pemakzulan Jokowi sendiri sepertinya dari temen-temen media dan berita tahu, pada saat bulan lalu atau tahun lalu itu sempat ada pelecehan konstitusi terkait dengan pencalonan anaknya Jokowi yaitu Gibran Rakabuming Raka,” ujarnya.
Sekadar diketahui Sobat Holopis, bahwa Anwar Usman bukan menantu Jokowi, akan tetapi adik ipar Kepala Negara tersebut. Hal ini karena Anwar Usman menikahi adik kandung Jokowi, yakni Idayati.
Sementara itu, gerakan sejumlah BEM di lintas kampus ini merupakan tindaklanjut dari pasca masifnya gerakan pembacaan petisi guru besar dan civitas akademika di beberapa kampus di Indonesia, yang memberikan kritikan kepada kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Materi utama dari petisi tersebut adalah kekecewaan mereka atas pencalonan Gibran sebagai calon wakil Presiden dalam Pemilu 2024. Di mana KPU telah mengabulkan pencalonan Gibran karena adanya putusan MK yang memberikan opsi, bahwa calon presiden dan calon wakil Presiden minimal berusia 40 tahun atau atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.
Selain itu, mereka juga menentang keras jika Presiden Joko Widodo ikut kampanye dan memihak salah satu capres-cawapres tertentu hingga dugaan pelibatan ASN dan aparatur negara dalam pemilu 2024.
Jokowi Tak Akan Kampanye
Menindaklanjuti pertanyaan yang diajukan kepada Jokowi soal dirinya yang diisukan akan ikut berkampanye, ia pun memastikan bahwa apa yang disampaikan soal Presiden boleh berkampanye dan memihak adalah penjelasan yang memang ada di UU Pemilu.
“Yang bilang siapa? Ini saya ingin menegaskan kembali pernyataan saya sebelumnya bahwa Presiden memang diperbolehkan undang-undang untuk kampanye dan juga sudah pernah saya tunjukkan bunyi aturannya,” kata Jokowi di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, Rabu (7/2).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kemudian menegaskan, bahwa dirinya tidak bakal terlibat dalam kegiatan kampanye hingga masa tugasnya sudah paripurna. Sehingga ini adalah sekaligus jawaban dari kekhawatiran sejumlah guru besar dan civitas akademika hingga rektor kampus.
“Tapi jika pertanyaannya apakah saya akan kampanye? Saya jawab: Tidak, saya tidak akan berkampanye,” tegasnya.
Netralitas ASN, TNI, Polri dan BIN
Selain itu, Jokowi juga memperingatkan kepada aparatur negara agar tetap netral dalam Pemilu 2024. Ia menyebut secara spesifik institusi Badan Intelijen Negara (BIN) yang selama ini dituding ikut berpolitik dengan mengupayakan pemenangan capres-cawapres tertentu.
“Saya ingin tegaskan kembali bahwa ASN, TNI, Polri, termasuk BIN harus netral dan menjaga kedaulatan rakyat,” ucapnya.
Tak hanya aparat keamanan, Jokowi kemudian juga meminta jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk bertindak profesional dan menjaga integritas pemilu.
“KPU, Bawaslu, dan seluruh jajaran sampai ke daerah juga harus profesional dan memastikan integritas pemilu supaya suara rakyat benar-benar berdaulat,” tegasnya.
