HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pakar hukum Denny Indrayana ikut merespon pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri soal dugaan intimidasi yang dilakukan oleh TNI-Polri.
Mantan Wamenkumham itu pun awalnya sepakat bahwa kedua institusi itu memang sudah seharusnya menjaga netralitas mereka selama pelaksanaan Pemilu.
“Pernyataan Ibu Megawati Soekarnoputri soal netralitas TNI dan Polri itu memang sangat penting untuk didukung dan digaungkan,” kata Denny Indrayana dalam unggahannya di media sosial X seperti dikutip Holopis.com, Selasa (6/2).
“Itulah elemen penting yang memang hilang dalam Pilpres 2024: netralitas,” imbuhnya.
Namun, Denny Indrayana kemudian mengingatkan kepada Megawati bahwa institusi BIN (Badan Intelijen Negara) seharusnya juga bisa mengikuti aturan netralitas.
Dimana diketahui sebelumnya pernah beredar pakta integritas dukungan kepada pasangan Ganjar Pranowo – Mahfud MD yang ditandatangani Kabinda Papua Barat dan Pj Bupati Sorong.
“Bukan hanya TNI, Polri, BIN juga perlu diingatkan, serta semua elemen birokrasi, tidak terkecuali pemimpin negara sendiri, yang semestinya memberi contoh tauladan,” tegasnya.
Denny yang sempat tersandung kasus Payment Gateway ini kemudian juga mengatakan, jika aparatur negara sudah menunjukkan keberpihakan kepada salah satu kontestan, maka ruang kompetisi sudah terkontaminasi polusi kecurangan.
“Dan pilpres yang demokratis hanyalah menjadi impian. Rakyat harus terus melakukan pengawasan dan perlawanan!” pungkasnya.
Sebelumnya diketahui, sebuah dokumen diduga adalah pakta integritas yang memuat komitmen untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden di Pilpres 2024 Papua.
Dokumen tersebut ditandatangani oleh dua pejabat, yakni Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI Tahan Sopian Parulian Silaban, dan Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso.
Di dalam dokumen pakta integritas itu termuat 5 (lima) poin komitmen yang diduga dibuat oleh Yan Piet dengan Kabinda Papua Barat tersebut.
