HOLOPIS.COM, JAKARTA – Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo pamer bahwa pihaknya tidak akan menyusun program 100 hari apabila terpilih sebagai presiden RI. Hal itu disampaikan Ganjar saat kampanye dan berdialog bersama mahasiswa dan gen Z di Pontianak Convention Center, Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
“Saya tidak punya program 100 hari pertama,” ucap Ganjar kepada para pengunjung yang hadir seperti dikutip Holopis.com, Rabu (31/1).
Ganjar awalnya berdalih, dirinya tidak mempunyai kewenangan apapun di 100 hari pertama karena kebijakan yang meneruskan pemerintahan sebelumnya.
“Mau apa wong tidak ada kewenangan di 100 hari pertama? Kecuali anda berada di negara luar, begitu Presiden tanda tangan, dia bisa melakukan apapun, di Indonesia Presiden harus mengikuti seluruh peraturan perundang-undangan yang dilakukan,” klaimnya.
Meskipun tidak punya kewenangan, Ganjar kemudian justru malah merencanakan untuk langsung menjalankan program KTP Sakti yang selalu dielu-elukannya saat kampanye.
“Saya sekarang sedang mendesain, kalau pelantikan Presiden itu bulannya adalah Oktober, maka 2 bulan yang bisa dikerjakan adalah KTP Sakti. Apa itu KTP Sakti? satu data Indonesia yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan persoalan. Apakah seluruh persoalan? belum, baru masuk pada dua sektor yang hari ini nanti siap. Satu pendidikan datanya bagus, yang satu kesehatan,” ucapnya.
Barulah, lanjut Ganjar, setelah masuk 2025 dengan penetapan anggaran yang baru pihaknya akan menggenjot dan merealisasikan program kerja lainya untuk kemajuan Indonesia.
“KTP Sakti ini pendataan pertama yang bisa kita pakai dalam dua bulan dari sisa anggaran berjalan sampai bulan Desember. Baru 2025 kita menyiapkan lagi, itu pun kalau Oktober dilakukan. Maka kita lobi kembali ke DPR untuk melakukan fitting anggaran sesuai dengan apa yang diprogramkan. Karena apa? di 2025 seluruh anggaran itu yang menetapkan adalah pemerintahan hari ini. Baru yang nanti yang paling murni itu di 2026,” jelasnya.
