HOLOPIS.COM, JAKARTA – Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar merespon deklarasi yang telah disampaikan Presiden Jokowi untuk berpihak saat Pemilu 2024.
Pria yang tersangkut dalam kasus korupsi ‘durian gate’ itu pun meminta agar Jokowi mengajukan cuti apabila memang ikut untuk berkampanye.
“Presiden punya hak pilih, tapi presiden kalau memihak harus cuti dari (jabatan) presiden, kata Muhaimin Iskandar dalam pernyatannya beberapa waktu lalu seperti dikutip Holopis.com.
Cak Imin sebagai pimpinan dari PKB itu juga mengaku khawatir dengan sikap yang telah diambil oleh seorang Presiden Jokowi dalam kontestasi Pemilu.
“Karena apa? kalau tidak cuti repot. Akhirnya terjadi ketidakseimbangan,” kilahnya.
Pria yang pernah diperiksa terkait kasus korupsi sistem proteksi di Kemenakertrans ini pun kemudian malah menyinggung bahwa semua pihaknya seharusnya tunduk pada aturan yang ada.
“Keadilan terwujud dalam pelaksanaan hukum dan pemerintahan. Negara ini negara hukum bukan negara kekuasaan. Semua harus tunduk pada hukum tidak boleh hukum ditaklukkan oleh kekuasaan,” tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa semua orang, baik itu Menteri maupun Presiden berhak untuk berpihak pada pelaksanaan Pemilu.
Hal itu disampaikan Jokowi menanggapi pertanyaan sejumlah menteri yang ikut hadir pada saat debat Pilpres beberapa waktu lalu, dan menunjukkan keberpihakan mereka kepada Capres dan Cawapres tertentu.
“Hak demokrasi hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi, Rabu (24/1).
Yang jelas menurut Jokowi, para pejabat negara seperti dirinya bisa saja untuk kampanye dan ikut melakukan keberpihakannya, asalkan tidak menggunakan fasilitas negara dan di luar jam kerjanya.
“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini nggak boleh, gitu nggak boleh, boleh, Menteri juga boleh,” tegasnya.
