HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin merespon pernyataan Jokowi terkait seorang presiden yang boleh berkampanye.
Meski awalnya mengaku sesuai aturan hal tersebut memang dibenarkan, Ma’ruf Amin menyerahkan penilaian itu kepada masyarakat.
“Ya saya kira soal presiden sudah jelas ya, aturannya boleh, ada yang tidak setuju ada yang setuju, silakan saja. Nanti urusannya itu publik aja,” kata Ma’ruf dalam keterangannya pada Kamis (25/1) seperti dikutip Holopis.com.
Ma’ruf kemudian mengklaim dirinya berbeda sikap dengan Jokowi dan menyatakan memilih untuk mengambil sikap netral sebagai bawahan dari seorang presiden.
“Tapi saya sudah memposisikan diri untuk bersikap netral, tidak memihak, saya bilang saya netral. Perkara nanti pilihan saya, saya akan tuangkan nanti saya pada waktu 14 Februari dan tidak boleh ada yang tahu. Dan saya bilang itu urusan rahasia saya, saya nyebutnya itu urusan hati dan personal, karena itu saya tidak. Jadi saya sekarang memposisikan diri netral,” klaimnya.
Ma’ruf menekankan bahwa sikapnya itu bukanlah berbeda pendapat dengan presiden. Dia tidak ingin sikap netralnya itu disalahartikan.
“Saya kira tidak ada masalah, ini bukan perbedaan dengan presiden, memang presiden sudah menyatakan seperti itu dan saya memang tetap netral, jangan dibilang saya berbeda dengan presiden itu nanti,” kilahnya.
Berbicara sikap netral, hal itu berbeda dengan apa yang ditampilkan Ma’ruf Amin saat menghadiri HUT PDIP ke 51 di Jakarta.
Dimana pada saat itu, Ma’ruf Amin dengan sadar mengiyakan ajakan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri untuk berfoto bersama dengan pose tiga jari.
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan, sikap Ma’ruf Amin menjadi wajar meskipun jabatannya saat ini masih sebagai Wakil Presiden. Hal itu karena persahabatan Ma’ruf Amin dengan Megawati Soekarnoputri.
“Ini kan persahabatan antara Kiai Haji Ma’ruf Amin dan Ibu Mega ini kan sangat dalam,” kata Hasto dalam pernyataannya pada Rabu (10/1).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melontarkan pernyataan kalau presiden boleh berpihak dan berkampanye dalam kontestasi pemilu 2024 asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Jokowi mengatakan hal itu merupakan hak politik masing-masing.
“Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting, presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi saat, Rabu (24/1).
