HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa semua orang, baik itu Menteri maupun Presiden berhak untuk berpihak pada pelaksanaan Pemilu.
Hal itu disampaikan Jokowi menanggapi pertanyaan sejumlah menteri yang ikut hadir pada saat debat Pilpres beberapa waktu lalu, dan menunjukkan keberpihakan mereka kepada Capres dan Cawapres tertentu.
“Hak demokrasi hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi dalam pernyataannya yang dikutip Holopis.com, Rabu (24/1).
Yang jelas menurut Jokowi, para pejabat negara seperti dirinya bisa saja untuk kampanye dan ikut melakukan keberpihakannya, asalkan tidak menggunakan fasilitas negara dan di luar jam kerjanya.
“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini nggak boleh, gitu nggak boleh, boleh, Menteri juga boleh,” tegasnya.
Jokowi pun menegaskan, strategi utama untuk menghindari konflik kepentingan adalah dengan tidak menggunakan fasilitas negara saat kampanye. Jika sudah menggunakan fasilitas negara tentu itu adalah bagian dari conflict of interest.
“Itu saja yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” imbuhnya.
Saat dikonfirmasi mengenai keberpihakannya, Jokowi kemudian malah menanyakan balik hal tersebut ke wartawan.
“Itu yang mau saya tanya,” tuturnya.
Saat dikonfirmasi apakah dirinya akan berkampanye, Jokowi pun menyiratkan bakal melakukannya karena hal itu dianggap tidak melanggar aturan.
“Ya boleh saja saya tapi penting tidak gunakan fasilitas negara. (Akan kampanye) Ya nanti dilihat,” tegasnya.
