Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan sejumlah kebijakan diantaranya adalah menggelar operasi pasar yang dikenal dengan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta penyaluran bantuan pangan berupa beras.
Per 31 Desember 2023, CBP tetap terjaga sebesar 1,3 juta ton, sesuai dengan target Pemerintah di level 1,2 juta ton. Sementara penyaluran SPHP hingga 30 Desember 2023 mencapai 1,2 juta ton atau 110,3% dari target.
Selanjutnya, per 30 Desember 2023, penyaluran bantuan pangan beras dalam rangka menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan untuk periode September-Desember sendiri telah tersalurkan sebesar 852,33 ribu ton atau 99,82% dari target.
“Berbagai program kebijakan yang disinergikan dari pemerintah (pusat dan daerah) mampu menahan kenaikan harga pangan lebih lanjut. Ke depan, kita akan terus mewaspadai dan memonitor fenomena domestik maupun global yang dapat berdampak terhadap inflasi,” kata Airlangga.
Airlangga mengatakan pemerintah juga melaksanakan program mobilisasi pangan melalui fasilitasi distribusi pangan, dengan komoditas pangan yang telah terealisasi sebanyak 2,54 ribu ton. Ribuan ton itu paling banyak adalah komoditas jagung, kedelai, dan beras.
Lebih lanjut, pemerintah juga melaksanakan secara masif program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dikoordinasikan oleh Badan Pangan Nasional pada 1.626 lokasi di 36 provinsi dan 324 kabupaten/kota.
Sementara itu, program serupa seperti Operasi Pasar Murah juga telah dilaksanakan oleh 448 Pemerintah Daerah untuk menahan gejolak harga di daerah.
“Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi saat ini, termasuk target inflasi yang semakin ketat, komitmen dan sinergi bersama seluruh pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia akan terus diperkuat guna menjaga inflasi tetap stabil dan terkendali dalam rentang sasaran,” pungkas Airlangga.
