HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ratusan massa dari Partai Buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Menteng, Jakarta Pusat.
Massa protes karena para calon legislatif dari Partai Buruh dicoret dari daftar calon tetap (DCT) hingga dibatasi hak politiknya.
Ketua Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh Said Salahudin mengatakan, ada sekitar 32 caleg Partai Buruh di 13 provinsi yang dicoret dari DCT dan dibatasi hak politiknya.
“Totalnya yang baru masuk 32, tetapi ini yang baru kami data, di luar itu ada ratusan. Ratusan laporan belum kami list satu per satu karena itu tersebar di seluruh Indonesia dan ada kekhawatiran ketika mereka melapor ke pusat akan tembus ke perusahaan, kemudian dipecat,” kata Said dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Selasa (2/1).
“Jadi mereka ber pemilu dengan rasa ketakutan, bukan dengan kebebasan dan kemerdekaan,” tambahnya.
Secara garis besar, Said menuturkan, Partai Buruh protes ke Bawaslu atas tiga hal. Pertama, caleg yang dicoret dari DCT. Kedua, caleg yang sudah ditetapkan di DCT, kemudian diminta mundur.
Ketiga,ada juga caleg Partai Buruh yang diancam untuk diberhentikan dari pekerjaan jika melanjutkan proses DCT.
“Jika tidak, apabila dia pekerja kontrak, kontraknya tidak akan diperpanjang. Apabila dia pekerja yang masih aktif, dia diminta cuti dengan tidak dibayarkan hak-hak ketenagakerjaannya, upahnya tidak dibayar,” jelas Said.
“Untuk menyampaikan pandangan politiknya pun tidak boleh di media sosial. Padahal di luar jam kerja, di luar kantor, dimata-matai, mereka punya tim, dibentuk khusus untuk memata-matai kader Partai Buruh. Nah, tiga kategori inilah yang kami laporkan,” sambungnya.
Said mengatakan dalam ketentuan Pasal 85 Peraturan Bawaslu yang mengatur tentang tata cara proses penyelesaian sengketa pemilu, Bawaslu RI dapat mengoreksi putusan Bawaslu di bawahnya apabila tidak sesuai prosedur.
“Bawaslu yang diam, Bawaslu yang tidak peduli adalah Bawaslu yang patut untuk terus kami ingatkan,Kalau sudah kami ingatkan enggak mau juga, kami akan geruduk kantor Bawaslu seluruh Indonesia,” tutup Said.
