HOLOPIS.COM, JAKARTA – Partai Buruh menggelar konsolidasi akbar yang dihadiri ratusan pimpinan serikat pekerja dari berbagai tingkatan – dari perusahaan, cabang, hingga provinsi di Jawa Tengah.
Sekretaris Exco Partai Buruh Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Zainudin dalam sambutan konsolidasi tersebut awalnya meminta agar para calon anggota legislatif untuk tidak berhenti berjuang meskipun sudah duduk nyaman di legislatif.
“Bahwa Caleg-Caleg Partai Buruh, jadi atau tidak sebagai anggota DPRD maupun DPR RI, kita tidak akan berhenti untuk berjuang mensejahterakan rakyat. Karena selama ini pun, kita berada di garis dalam perjuangan,” kata Zainuddin dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Sabtu (23/12).
Zainuddin juga mengklaim melarang para calegnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi ketika terpilih menjadi anggota dewan dan harus berbagi ke partai.
“Kita tidak akan mencari keuntungan secara personal, tetapi untuk seluruh rakyat. Hal ini menggarisbawahi prinsip dasar Partai Buruh yang menolak individualisme dan mengutamakan kepentingan kolektif,” klaimnya.
“Kader-kader Partai Buruh tidak akan seperti kacang lupa pada kulitnya. Bagaimana kita berasal dari buruh, dan harus selalu membersamai dan membela buruh ketika kelak sudah berkuasa,” sambungnya.
Acara ini menjadi momentum penting bagi Partai Buruh Jawa Tengah dalam menguatkan solidaritas dan komitmen untuk memenangkan Partai Buruh agar partai ini bisa lolos dalam parliamentary threshold.
Dalam konsolidasi ini juga ditegaskan komitmen Partai Buruh terhadap dua isu krusial yang saat ini menjadi pusat perhatian kaum buruh, yaitu perjuangan terkait upah layak dan penolakan terhadap omnibus law UU Cipta Kerja.
“Partai Buruh akan terus berada di barisan depan dalam memperjuangkan upah yang layak bagi para pekerja di seluruh Jawa Tengah dan Indonesia. Upah yang layak bukan hanya hak, tetapi juga kebutuhan fundamental untuk memastikan bahwa setiap pekerja dapat hidup dengan martabat,” tegasnya.
Selain itu, Partai Buruh Jawa Tengah menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja yang dianggap merugikan hak-hak pekerja.
“Kami akan terus berjuang dan bersuara keras menentang segala bentuk kebijakan yang mengancam kesejahteraan dan hak asasi pekerja. Omnibus Law UU Cipta Kerja adalah salah satu contoh kebijakan yang perlu kita lawan bersama,” tutupnya.
