HOLOPIS.COM, JAKARTA – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 1 dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yakni Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengakui bahwa Indonesia sendiri sejatinya memiliki sistem yang efektif dan ramah terhadap investasi.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Cak Imin dalam debat Cawapres untuk Pilpres 2024, yang berlangsung di JCC Senayan, Jakarta, pada Jumat (22/12) malam WIB.
Pernyataan Cak Imin itu pun dijelaskan dalam menganggapi jawaban Cawapres nomor urut 2 yakni Gibran Rakabuming Raka dan nomor urut 3 Mahfud MD.
Dimana sebelumnya Gibran menjawab terhadap jawaban Cak Imin itu sendiri dalam sesi pertanyaan kedua mengenai iklim investasi.
“Mungkin PR kita ke depan adalah bagaimana kita bisa menurunkan indeks ekor kita, kita ingin indeks ekor kita turun ke angka 4 atau 5% sehingga investasi akan naik dan akan menumbuhkan trust juga dari para calon-calon investor, lalu ini yang perlu kita garis bawahi, kita ingin akses untuk logistik harus terkonektif, terkoneksikan, sehingga, distribusi bisa menurun, ” ucap Gibran menanggapi jawaban pertama Cak Imin.
“Lalu untuk UMKM ini memang PR kita ke depan juga kita ingin memperbanyak inkubasi-inkubasi sehingga UMKM kita bisa naik kelas, kita dampingi dari packaging-nya dari branging-nya dari marketing ownernya setelah selesai kita dumping lagi permodalannya, setelah selesai, kita dumping lagi untuk bisa mendapatkannya,” tambah Gibran.
Sementara itu, Mahfud mengenai hal ini juga ikut memberi tanggapan setelahnya, dimana Mahfud menyebut bahwa hal yang disampaikan Cak Imin terlalu normatif.
Mahfud menegaskan bahwa yang namanya investasi itu memiliki prosedur yang bertele-tele, ada konflik of interest.
“Dimana pejabat yang ngurus itu misalnya harus mendapat sesuatu, tapi disalurkan lewat Syiah itu laporan yang masuk ke saya ada urusan yang harusnya diinvestasikan untuk rakyat itu malah disentralisasi ke negara, dibuat PT sendiri, lalu dirusu sendiri, rakyatnya tidak kebagian, nah itu yang sering saya dapat laporan dari berbagai tempat,” tanggap Mahfud.
“Minta izin misalnya untuk UMKM, untuk UMKM misalnya berapa perlu 24 meja pak untuk mendapat izin UMKM,” tambahnya.
Mahfud juga di akhir tanggapannya turut mempertanyakan mengenai instrumen hukum apa yang bisa disediakan kepada Cak Imin.
Cak Imin kemudian menjawab bahwa Indonesia sejatinya memiliki Undang-undang Omibuslaw, dimana ia juga menyebut bahwa Indonesia memiliki sistem yang lebih efektif dan ramah terhadap investasi.
“Memang apa yang disampaikan Pak Gibran selain kita bantu permodalan dan kapasitas untuk produksi yang meyakinkan para investor masuk, ada prasyarat-prasyarat mutlak yang disiapkan pemerintah,” ungkap Cak Imin menanggapi jawaban Gibran.
“Menanggapi pak Mahfud, kita punya Undang-Undang Omnibuslaw lho, kita punya sistem baru yang lebih efektif dan ramah terhadap investasi,” jawab Cak Imin.
“Tetapi sekali lagi pemerintah terlampau lambat dalam mengimplementasikan itu semua, sehingga harus kita supaya lebih cepat lagi menyediakan sarana dan prasarana bagi percepatan izin berbelit-belitnya, izin saya setuju menjadi penyebab utama, trust ini hilang, nah kita harus membenahi pada wilayah pemerintahan kita yang harus memberikan satu sarana infrastruktur yang memadai,” sambungnya.
“Saya setuju logistik menjadi salah satu kunci pentingnya logistik yang menyambungkan antara kebutuhan murahnya atau barang,” tutupnya.
