HOLOPIS.COM, JAKARTA – Calon Wakil Presiden 2024, Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa Garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah sesuatu yang perlu, tapi tidak harus dalam konsep GBHN seperti sebelumnya. Akan tetapi konteksnya tetap sama.
“Apakah perlu GBHN, ya perlu tentu saja, tetapi bukan soal GBHN-nya,” kata pria yang karib disapa cak Imin tersebut dalam Dialog Terbuka di Universitas Muhammadiyah Surakarta seperti dikutip Holopis.com, Rabu (22/11).
Yang paling penting menurut Cak Imin adalah bagaimana negara bisa menghadirkan kesetaraan dan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk berekspresi dan bertumbuh di dalam negerinya sendiri.
“Tetapi soal konsistensi, istiqomahnya negara dan pemerintah dalam menghadirkan sebuah keadilan, kesamarataan, kesempatan yang sama,” ujarnya.
Begitu juga tentang omnibus law yang saat ini diterapkan oleh negara dalam konteks mekanisme peradilan. Bagi dia, konsep itu hanya sekadar alat, apakah akan menjamin kesetaraan itu, ia juga tak menampik bahwa konsep tersebut bisa saja tidak sesuai harapan jika tidak dijalankan dengan baik sesuai tujuan yang sama, yakni memberikan ruang yang luas kepada semua orang tanpa terkecuali untuk bersaing secara fair dan bertumbuh.
“Omnibus law segala macam itu kan belum tentu memberikan kesamaan, tapi memberikan keadaan tarung bebas, siapa yang kalah dan menang, negara nggak urus, seng penting negara memberikan ruang yang sama,” terangnya.
Pada prinsipnya, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga Wakil Ketua DPR RI tersebut menegaskan bahwa semangatnya bersama Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 ini adalah menjanjikan bahwa semua pihak memiliki hak yang sama untuk bisa bertumbuh menjadi lebih baik lagi.
“Memberikan ruang yang besar kepada yang belum mampu untuk tumbuh, yang sudah mampu untuk tetap tumbuh dan terpelihara dengan baik,” tuturnya.
Namun dengan catatan kata Cak Imin, tetap memastikan bahwa koridor hukum tetap akan diprioritaskan agar negara bisa menghadirkan kepastian hukum bagi semua pihak. Hal ini sebagai sarana untuk menekan terjadinya praktik korupsi yang merajalela di Indonesia.
“Negara tidak membiarkan korupsi seperti sekarang ini, korupsi merajalela dibiarkan kemudian negara tidak memiliki sistem yang mengatasi dengan tepat dalam semua keadaan yang terjadi,” pungkas Cak Imin.