HOLOPIS.COM, JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyampaikan bahwa penetapan Calon Wakil Presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto tinggal tunggu ketok palu dari masing-masing ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Sejatinya kata Muzani, calon Wakil Presiden yang dimaksud sudah ada, tinggal diputuskan saja secara formal oleh majelis Ketua Umum.
“Ini ditunda semata-mata karena masih adanya ketua umum yang mendampingi kunjungan Pak Joko Widodo,” kata Muzani dalam keterangan persnya di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan seperti dikutip Holopis.com, Selasa (17/10) malam.
Saat ini, ketua umum KIM masih belum lengkap, sebab ada satu Ketua Umum partai koalisi yang ikut mendampingi Presiden Joko Widodo untuk melakukan kunjungan kenegaraan di dua negara, yakni di China dan Arab Saudi.
Jokowi dan rombongan sejumlah menteri dan pejabat lainnya melakukan lawatan untuk menghadiri Belt and Road Forum for International Cooperation ke 3 di Beijing China. Setelahnya, rombongan pemerintah Indonesia akan datang ke Riyadh Arab Saudi untuk menghadiri KTT ASEAN GCC (Gulf Cooperation Countries).
Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana yakni ;
1. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan,
2. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir,
3. Sekretaris Kabinet Pramono Anung,
4. Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri/Kepala Protokol Negara Andy Rachmianto,
5. Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan, dan
6. Komandan Paspampres Mayjen TNI Rafael Granada Baay.
Rencananya, rombongan Presiden Jokowi akan tiba di Jakarta pada hari Sabtu, 21 Oktober 2023.
“Sekarang posisinya para ketum partai Koalisi Indonesia Maju masih ada yang di luar negeri mengikuti perjalanan Pak Jokowi, insya Allah para ketum sudah berada di Jakarta seluruhnya, maka kami akan segera menyelenggarakan rapat KIM untuk membicarakan perihal pasangan Prabowo Subianto sebagai Calon Wakil Presiden,” terang Muzani.
Pada pertemuan lintas Sekjen partai Koalisi Indonesia Maju, Muzani juga menerangkan bahwa mereka sepakat bahwa penetapan nama Cawapres Prabowo adalah domain para ketua umum. Sehingga mereka menyepakati menunggu semua Ketua Umum ada di Jakarta sehingga bisa dilakukan pembahasan langsung.
“Rapat sekjen dengan partai koalisi yang kami selenggarakan, tetap. Untuk memutuskan calon wakil presiden Prabowo Subianto itu adalah ranah dan kewenangan ketua umum masing-masing partai,” tegasnya.
