HOLOPIS.COM, JAKARTA – Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando EMaS menilai bahwa Joko Widodo (Jokowi) terlalu banyak basa-basi dalam berpolitik. Dia tidak tegas dalam menentukan arah dan sikap politiknya di Pemilu 2024.

Satu sisi menurut Fernando, ia ingin tetap dilihat sebagai loyalis PDIP yang saat ini sudah mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon Presiden, sementara di sisi lain, ia menggerakkan ProJo yang dipimpin Budi Arie Setiadi untuk merapat ke Prabowo Subianto.

“Budi Arie selalu mengatakan bahwa Projo tegak lurus dengan Jokowi, sehingga saya meyakini bahwa keputusan Projo mendukung pencapresan Prabowo Subianto merupakan arahan dari Jokowi,” kata Fernando dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Minggu (15/10).

Selanjutnya, ia juga menilai bahwa terkait dengan Musyawarah Rakyat (Musra) diduga kuat diarahkan Jokowi untuk memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto.

“Musra Relawan Jokowi sepertinya ingin dimanfaatkan Jokowi untuk diarahkan kepada Prabowo, namun karena hasil Musra menempatkan Ganjar sehingga tidak jadi diputuskan dan diumumkan satu nama oleh Jokowi,” ujarnya.

Sejauh ini dengan melihat semua gelagat Jokowi, Fernando memberikan kritikan pedasnya kepada Kepala Negara itu, agar berani jujur saja dalam menentukan arah politiknya, sehingga tidak terlalu banyak kesan sandiwara.

Apalagi ada tiga aspek besar yang dinilainya sebagai bau langkah politik Jokowi saat ini, pertama adalah soal Kaesang Pangarep yang ditempatkan sebagai Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), kemudian Gibran Rakabuming Raka yang tengah diproyeksikan sebagai Bacawapres dengan menggugat batas usia yang ditetapkan di Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), dan terakhir sikap politik resmi ProJo di bawah komando Budi Arie Setiadi yang sudah mendeklarasikan dukungan politik ke Prabowo Subianto.

“Saya berharap Jokowi tidak semakin memperbanyak sandiwara dalam berpolitik yang seolah tidak memiliki hasrat untuk melanggengkan kekuasaan, namun kenyataannya berbeda dan seolah ingin mewariskan kepada keturunannya,” tuturnya.

Pun demikian, tinggal satu sandiwara Jokowi yang menurut Fernando belum terbukti, yakni putusan MK tentang gugatan batas usia. Jika sampai benar MK mengabulkan gugatan itu dan batas usia Capres-Cawapres bisa diturunkan dari minimal 40 tahun, maka terjawab sudah arah politik Jokowi sebenarnya, yakni berlawanan dengan PDIP, yang notabane adalah rumah politiknya saat ini.

“Putusan Mahkamah Konstitusi pada Senin besok akan membuktikan, apakah sandiwara politik Jokowi akan tetap berlanjut atau tidak,” pungkasnya.