HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengakui Bursa Karbon Indonesia yang baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu masih mempunyai sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan.
Menko yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Pengarah Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon itu menjelaskan, sejumlah PR tersebut diantaranya yakni mengenai perpajakan dan peta jalan perdagangannya, utamanya perdagangan karbon sektor.
“Dilaporkan masih ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan antara lain penyelesaian peta jalan perdagangan karbon sektor dan pajak karbon. Kami ingin segera tuntaskan ini berangkat dari hasil ratas yang lalu,” kata Luhut dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Selasa (26/9).
Luhut menyebut, pibaknya akan mengawal sejumlah peraturan pendukung yang dibutuhkan, seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) terkait Nationally Determined Contribution (NDC) hingga perdagangan karbon luar negeri.
Tak hanya itu, ia juga akan turut mengawal Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait dengan pajak karbon. “Supaya ini (regulasi terkait Bursa Karbon Indonesia) tidak lari dari hasil keputusan ratas lalu,” katanya.
Sementara itu, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa dirinya sangat optimis dengan kehadiran Bursa Karbon Indonesia, mampu menjadikan Indonesia sebagai poros karbon dunia.
“Saya sangat optimistis Indonesia bisa menjadi poros karbon dunia, asalkan langkah-langkah konkret tersebut digarap secara konsisten dan bersama-sama seluruh pemangku kepentingan,” ujar Jokowi saat meresmikan Bursa Karbon Indonesia, Selasa (26/9).
Orang nomor satu di Indonesia itu menyebut, optimisme itu lantaran Indonesia memiliki potensi yang luar biasa, khususnya terhadap Nature Based Solution (NBS) solution, dimana menjadi satu-satunya negara dengan sekitar 60 persen pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berasal dari sektor alam.
