BerandaNewsPolhukamAHY Ngaku Sempat Minta Bantuan Jokowi Soal PK Moeldoko

AHY Ngaku Sempat Minta Bantuan Jokowi Soal PK Moeldoko

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan salah satu upayanya ketika Moeldoko mengajukan Peninjauan Kembali (PK) soal kepengurusan Partai Demokrat.

AHY pada Jumat (11/8) pun mengakui salah satu hal tersebut adalah ketika dirinya meminta bantuan Presiden Jokowi mengingat posisi Moeldoko sebagai bawahannya.

“Kalau ditanya apakah ada komunikasi dengan Presiden Jokowi. Yang kami lakukan di awal dulu ketika saya menjelaskan kepada beliau,” kata AHY dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Sabtu (12/8).

Namun, mantan anak buah Moeldoko sewaktu bertugas di TNI itu pun mengatakan bahwa Presiden Jokowi tidak bisa membantunya karena tidak tahu menahu mengenai hal tersebut.

Penerbit Iklan Google Adsense

“Beliau juga mengatakan bahwa ya beliau tidak tahu apa-apa ketika itu,” imbuhnya.

Mendengar hal seperti itu, AHY pun langsung mengklaim bahwa dirinya mendapat desakan dari masyarakat untuk melakukan langkah tegas ketika Presiden Jokowi tidak mengambil tindakan tegas terhadap Moeldoko

“Tapi kita nggak masuk di sana, itu biarkan. Kita juga nggak ingin mengutak-atik hak prerogatif presiden, tapi rakyat bicara, tapi kami tidak ingin terganggu dengan apapun itu kami ingin fokus bahwa ini masalahnya ada kedaulatan partai yang ingin dirampas begitu saja,” klaimnya.

Di sisi lain, AHY pun mengungkapkan gugatan Moeldoko bisa menguatkan konsolidasi Partai Demokrat yang sempat terpecah sebelumnya.

“Alhamdulillah di situ bangkit militansi, keberanian, soliditas, dan kecepatan taktis yang kita jalankan dalam kepemimpinan krisis akhirnya hikmah besarnya justru Demokrat termasuk salah satu yang mendahului melakukan konsolidasi,” tutupnya.

Temukan kami juga di Google News

Baca Juga :

BERITA LAINNYA

Mahfud Md Sebut Orang yang Tak Terima Hasil Pemilu Tidak Beradab

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyinggung adanya pihak yang masih tidak terima dengan hasil Pilpres 2024.

Dwi Rio Sambodo Minta Tinjau Ulang Penonaktifan NIK di Jakarta

DPRD DKI Jakarta meminta kaji ulang terhadap teknis penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sebab, pihak dewan menerima banyak aduan terkait hal tersebut.

Pengamat Imbau Penambahan Angkutan Umum Libatkan Bappenas dan Kemendagri

Djoko Setijowarno meminta kepada pemerintah dalam melakukan pembenahan angkutan umum tidak berhenti sampai tingkat Kementerian Perhubungan, sebab keterlibatan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Dalam Negeri juga diperlukan.

Bamsoet Anggap Tempo Tak Profesional Angkat Berita S2-nya

Bambang Soesatyo (Bamsoet), meminta semua jurnalis melakukan kegiatan profesinya secara profesional dan patuh pada kode etik jurnalistik (KEJ). Salah satunya terkait dengan pemberitaan dirinya yang dianggap telah terjadi pengaburan fakta oleh TEMPO Media Group.

Tok! Gugatan Praperadilan Pegi Setiawan Dikabulkan Hakim, Polda Jabar Kalah Telak

Hakim tunggal PN Bandung, Eman Sulaeman mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan atas status tersangka yang telah dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina dan Eky Cirebon.

Putusan Praperadilan Pegi Setiawan Dibacakan Hari Ini

Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung dijadwalkan membacakan putusan praperadilan yang diajukannya, menentukan nasib Pegi dalam menghadapi proses hukum selanjutnya.
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih 2024 - 2029
Sudaryono

HOLOPIS FEEDS