HOLOPIS.COM, JAKARTA – Sejumlah tokoh yang tergabung dalam FPDR (Forum Penegak Daulat Rakyat), menyerahkan Petisi 100 Makzulkan Jokowi kepada DPR dan MPR RI, pada Kamis 20 Juli 2023. Kehadiran mereka diterima secara langsung oleh anggota MPR Tamsil Linrung.
Dalam kesempatan tersebut salah saltu perwakilan FPDR, HM Rizal Fadila menyampaikan keluarnya petisi tersebut karena kehendak dari banyak unsur. Agar segera menyelamatkan negeri ini.
Ada dua tuntutan dalam petisi tersebut, pertama, mendesak DPR dan MPR agar menjalankan wewenangnya sebagaimana diatur dalam UUD 1945 untuk segera memproses pemakzulan Presiden Jokowi, sesuai mekanisme yang berlaku.
Kedua, mengajak seluruh elemen bangsa untuk secara konstitusional berjuang memulihkan.
“Ada dalam Ketetapan MPR No VI/MPR/2023 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Pasal 7 A UUD 1945. Itu mengatur soal mundur dan pemakzulan Presiden,” katanya dalam kterangan resmi yang dikutip Holopis.com, Kamis (20/7).
Rizal menjelaskan, alasan kenapa pemakzulan harus dilakukan. Pertama, Jokowi dinilai sudah tidak mampu menjalankan amanahnya sebagai Presiden. Karena, lebih dominan melayani kepentingan oligarki baik politik maupun bisnis ketimbang
Kedua, Kedua, Jokowi dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara telah menjadikan kepentingan politik sebagai panglima sementara hukum ditempatkan sebagai alat kepanjangan tangan politik pragmatik. Banyak Perppu dibuat tanpa dasar ’staats nood’ atau kedaruratan. Terjadi kriminalisasi ulama dan aktivis.
“Ketiga, pembangunan ekonomi gagal, investasi mandek dan hutang luar negeri sangat besar. Presiden melanggar konstitusi khususnya Pasal 23 UUD 1945 dimana Presiden menetapkan APBN secara sepihak melalui Perpres. Akibatnya terjadi kerugian pada keuangan negara. Rakyat semakin miskin, oligarki bertambah kaya,” kata Rizal.
