HOLOPIS.COM, JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid memberikan respons terkait dengan adanya gerakan Koalisi People Power Indonesia (KPPI) yang melakukan aksi unjuk rasa di Bandung, Jawa Barat. Dengan target menyuarakan tuntutan agar Joko Widodo mundur dari jabatannya sebagai Presiden.
Menurutnya, aksi-aksi semacam itu sah saja dilakukan di negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia. Sebab, semua orang memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
“Ya nggak apa-apa, mereka juga warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk bersuara dan menyampaikan pendapat di muka umum,” kata Habib Syakur kepada Holopis.com, Jumat (7/7).
Yang penting di dalam menyampaikan suara dan pendapatnya di muka umum, massa aksi tetap tertib dan ikut menjaga keamanan. Kemudian, massa aksi tidak merusak fasilitas umum, mengganggu aktivitas masyarakat dan tidak melakukan tindakan yang mengarah kepada pelanggaran hukum.
“Asal mereka patuh pada aturan perundang-undangan, semuanya boleh dilakukan. Dan ini menjadi bagian dari konsekuensi kita menerapkan sistem demokrasi,” ujarnya.
Hanya saja, ulama asal Malang Raya ini menyarankan agar para demonstran tersebut sabar saja. Sebab, 2024 sudah sebentar lagi dan tentu Joko Widodo akan lengser dari jabatannya sebagai Presiden. Terlebih, mantan Walikota Solo itu sudah dua periode menjabat sebagai Presiden, dan tidak bisa maju lagi dalam Pilpres 2024.
“Kan sebentar lagi ada Pilpres, tidak usah buru-buru. Toh, Pak Jokowi bakalan purna tugas menjadi Presiden di 2024,” tuturnya.
Lebih lanjut, Habib Syakur menyarankan kepada KPPI untuk ikut memastikan bahwa pemilu 2024 berjalan dengan lancar, aman, daman dan tertib. Ketimbang melakukan demonstrasi yang hanya membuang waktu dan tenaga saja.
“Yuk kita kawal pemilu kita berjalan lancar. Tak perlu saya kira melakukan hal-hal yang percuma dan mubadzir,” pungkasnya.
Sekadar diketahui Sobat Holopis, bahwa sejumlah massa aksi dari Koalisi People Power Indonesia (KPPI) telah menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Jawa Barat. Aksi yang berlangsung pada hari ini, Jumat (7/7) tersebut mendesak agar Presiden Joko Widodo dimakzulkan.
“Ini aspirasi sebagai masyarakat terdiri dari berbagai kelompok, untuk menyampaikan aspirasinya agar Jokowi mundur dengan sukarela atau dimundurkan oleh MPR-DPR,” kata perwakilan aksi KPPI, Rizal Fadilah.
Alasan mengapa Presiden Joko Widodo patut dimakzulkan, karena banyak persoalan pelanggaran konstitusi dan hukum telah dilanggar. Salah satu yang ia soroti adalah sikap politik Presiden Jokowi untuk cawe-cawe dalam urusan pelaksanaan Pemilu 2024.
“Banyak aspek sudah tidak sejalan lagi, tidak menunaikan amanahnya,” pungkasnya.
