HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah per Mei 2023 sebesar Rp7.787,51 triliun.
Dari jumlah tersebut, tercatat posisi utang pemerintah menurun Rp62,38 triliun, jika dibanding dengan bulan sebelumnya yang mencapai Rp7.849,89 triliun.
Dengan demikian, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Mei lalu mencapai 37,85 persen, atau lebih rendah 30 basis poin dari bulan sebelumnya.
Berdasarkan dokumen APBN KiTa edisi Juni 2023 yang dikutip Holopis.com dari laman Kemenkeu, jumlah utang tersebut didominasi oleh Surat Berharga Negara (SBN), dengan porsi sebesar 89,04 persen atau Rp6.934,25 triliun
Sementara untuk pinjaman, baik itu yang berasal dari dalam maupun luar negeri hanya tercatat sebesar 10,96 persen atau Rp853,26 triliun.
Pun untuk SBN tersebut merupakan SBN yang berasal dari domestik, yakni terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dimana masing-masingnya sebesar Rp5.594,92 triliun.
Sementara untuk utang berbentuk valuta asing mencapai Rp1.339,33 triliun, dengan rincian SUN sebesar Rp1.040,39 triliun dan SBSN Rp298,94 triliun.
Adapun untuk pinjaman sebesar Rp853,26 triliun mayoritas berasal dari pinjaman luar negeri yang senilai Rp829,17 triliun. Sedangkan pinjaman dalam negeri hanya Rp24,09 triliun.
Dengan komposisi utang ini, Kemenkeu menyatakan pemerintah terus mendukung terbentuknya pasar SBN domestik untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan utang dalam jangka panjang.
“Salah satu strateginya melalui pengembangan berbagai instrumen SBN, termasuk pula pengembangan SBN tematik berbasis lingkungan (green sukuk) dan SDGs (SDG Bond dan Blue Bond),” tulis Kemenkeu, Kamis (29/6).
