HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas untuk mencari solusi terbaik bagi 2,3 juta tenaga non-ASN atau pegawai honorer pemerintah.
Hal itu disampaikan Jokowi menyusul adanya rencana penghapusan pegawai honorer pada November 2023 mendatang, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
Azwar mengatakan, bahwa orang nomor satu di Indonesia itu berpesan agar tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, serta pembengkakan anggaran.
“Arahannya tidak boleh ada PHK massal, tetapi tidak boleh ada pembengkakan anggaran,” kata Anas dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/6) yang dikutip Holopis.com.
Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa kementeriannya tengah mencari jalan keluar untuk menuntaskan persoalan pegawai honorer tersebut, salah satunya dengan terus berkoordinasi dengan DPR hingga pemerintah daerah untuk mencari jalan tengah
“Nah kami sedang meng-exercise terus jalan yang terbaik bersama DPR, asosiasi pemerintah kabupaten, kota dan gubernur se-Indonesia untuk memilah terkait dengan 2,3 juta non-ASN,” ujarnya.
Dia pun mengamini, bahwa akan ada kemungkinan pemerintah menerapkan konsep Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai solusi yang akan ditawarkan kementerian-nya.
