HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait perbaikan sistem birokrasi di Indonesia yang mengarah pada digitalisasi.
Anas menyampaikan, bahwa Presiden Jokowi telah berpesan, bahwa sistem birokrasi ke depan harus memberikan dampak positif terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun masyarakat.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, birokrasi ini nanti harus berdampak, birokrasi tidak boleh lagi berbelit-belit dengan tumpukan kertas,” kata Anas dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/6) yang dikutip Holopis.com.
Adapun untuk mewujudkan hal tersebut, Anas mengatakan, bahwa pihaknya akan melakukan penyederhanaan birokrasi alias delayering, baik dari sisi klasifikasi jabatan fungsional maupun pelaksana, yang sebelumnya dinilai ribet.
“Dulu kenapa ini agak ribet, karena dulu ada 3.414 klasifikasi jabatan. Sekarang sudah kita pangkas hanya 3 jabatan saja, 3 kelompok jabatan sehingga ini sangat lincah,” ujarnya.
Delayering dari sisi jabatan ini, kata Anas, akan mempermudah perpindahan ASN hingga ke lintas rumpun sekalipun.
“Jadi sudah lebih lincah ini slide-nya dan sangat mudah. Ini berdampak kepada 1,4 juta ASN dan yang pindah lintas rumpun berdampak kepada 2,1 juta ASN,” tuturnya.
Selain pemangkasan klasifikasi, Anas juga akan melakukan pemangkasan sejumlah tahapan terkait pelayanan kepegawaian, seperti layanan pensiun hingga layanan kenaikan pangkat. Hal itu dimaksudkan agar para pelayan publik ini bisa lebih fokus dalam melayani masyarakat.
“Selama ini teman-teman ASN merasa ribet ngurus pensiun repot, urus kenaikan pangkat repot dan lain-lain dan ini sudah kita pangkas ya,” katanya.
Adapun untuk pemangkasan layanan kepegawaian, akan dikerjakan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
“Tadi kami laporkan kepada bapak presiden, ini dikerjakan oleh teman-teman BKN,” tukas Anas.
