Sabtu, 21 September 2024
Sabtu, 21 September 2024

Pemerintah Ogah Disalahkan Atas Penahanan Johnny G Plate

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) meminta semua pihak untuk tidak menuding adanya permainan politis dalam penetapan Johnny G Plate sebagai tersangka kasus korupsi.

Deputi V KSP, Jaleswari Pramodwardhani secara umum mengklaim bahwa apa yang dialami oleh kader Partai Nasdem tersebut adalah murni pidana yang telah dilakukannya.

“Yang terjadi tidak ada sangkut pautnya dengan politik. Ini murni proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Tidak perlu banyak berspekulasi,” kata Jaleswari dalam keterangannya yang dikutip Holopis.com, Kamis (18/5).

Jaleswari kemudian mengungkapkan keyakinannya bahwa Kejaksaan Agung bisa mengusut tuntas kasus tersebut, termasuk kepada seluruh pemberi maupun penerima.

“Pemerintah menghormati proses hukum yang tengah berjalan dan memercayakan profesionalitas aparat penegak hukum dalam bekerja. Kita serahkan pada proses hukum,” ujarnya.

Dengan adanya kejadian seperti ini, Jaleswari kemudian mengingatkan kembali instruksi Presiden Jokowi kepada seluruh menterinya untuk berhati-hati dalam menjalankan tugas.

“Tentu yang terjadi bukan hal yang kita harapkan bersama. Pada banyak kesempatan presiden telah mengingatkan untuk kerja yang benar dan hati-hati,” pungkasnya.

Temukan kami juga di Google News lalu klik ikon bintang untuk mengikuti. Atau kamu bisa follow WhatsaApp Holopis.com Channel untuk dapatkan update 10 berita pilihan dari redaksi kami.

Rekomendasi

berita Lainnya
Related

Susi Bersyukur Philips Berhasil Bebas, Ucap Terima Kasih ke Jokowi-Prabowo dan TNI Polri

HOLOPIS.COM, JAKARTA - Bos Susi Air, Susi Pudjiastuti menyampaikan...

Pilot Susi Air Bebas dari Jerat Teroris Papua

Satgas Cartenz akhirnya berhasil membebaskan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens yang disandera oleh teroris Papua atau OPM kelompok Egianus Kogoya.

Bos Pajak Bantah Ada Kebocoran Data NPWP dari Sistem DJP

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suryo Utomo membantah adanya indikasi kebocoran dara langsung dari sistem di Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, utamanya perihal dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
Prabowo Gibran 2024 - 2029
Ruang Mula

Berita Terbaru