HOLOPIS.COM, JAKARTA – Dalam rapat koordinasi yang digelar Bakamla RI yang dihadiri jajaran pejabat tinggi dan menengah, disampaikan 4 (empat) materi yakni Peta Kerawanan, Analisa Ancaman dan Mekanisme Pertukaran Informasi.
Materi Kesiapan Unsur Laut dan Gelar Operasi Laut Tahun 2023; dan Materi Data Anomali dan Target Kapal Operasi; serta Materi Rencana Pelaksanaan Operasi Udara Maritim “Bhuana Nusantara” Tahun 2023.
Dalam keterangan yang diterima Holopis.com, Kamis (2/3), operasi tersebut akan dibagi dalam 3 periode. Periode pertama akan di dilaksanakan di Zona Bakamla Tengah, periode kedua, akan dilaksanakan di Zona Bakamla Barat. Periode ketiga, operasi akan dilaksanakan di Zona Bakamla Barat.
Operasi tersebut, akan menargetkan Illegal Fishing, Logging, and Mining, Penyelundupan (narkoba, miras, senjata, BBM, pencari suaka melalui jalur laut), Perompakan, Pencemaran laut, Pengangkatan Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), serta SAR terbatas (pencarian kapal yang terkena musibah berdasarkan perintah/kondisi aktual).
Tujuan dari operasi yang akan dilaksanakan Bakamla RI, yakni menurunkan angka pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Selain itu, juga untuk meningkatkan waktu tanggap (response time) terhadap penanganan kejadian keamanan dan keselamatan di laut.
Dengan adanya operasi ini diharapkan dapat mengurangi pemeriksaan berulang berdasarkan data aduan dari masyarakat pengguna laut. Bakamla RI tidak sendiri dalam melaksanakan operasi, tapi akan melibatkan instansi lainnya agar berjalan lancar.
“Akan ada beberapa instansi yang ikut serta seperti TNI AL, KPLP, KKP, dan Polairud,” ungkap Kasubdit Penyelenggaraan Operasi Laut Bakamla RI, Kolonel Bakamla David Hastiadi.
Sementara itu, Statistisi Ahli Madya pada Direktorat Datin Bakamla RI l, Kolonel Bakamla Tri Haryo menyampaikan beberapa titik lokasi rawan pelanggaran hukum berdasarkan intensitas kejadian pada tahun 2022.
