HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pengamat Politik sekaligus Direktur IndoStrategi Research and Consulting, Arif Nurul Imam menyoroti kontrak politik antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan.
Meskipun dirinya tak mengetahui apa isi dari kontrak politik tersebut, namun ia menduga ada perjanjian bahwa Anies tidak akan maju di Pilpres 2024 mendatang.
Hal itu sejalan dengan pernyataan di sejumlah forum-forum diskusi, bahwa Anies tidak akan melawan Prabowo Subianto di kontestasi politik tahun depan.
“Banyak disampaikan di forum, Anies tidak akan melawan Prabowo,” kata Arif eksklusif kepada Holopis.com, Selasa (31/1).
Arif mengatakan, apabila Anies nekat maju di Pilpres, maka publik akan menilai mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai seorang tokoh yang tidak mempunyai etika.
“Jika Anies maju pilpres, secara etik bermasalah karena dia akan ingkar janji,” ucapnya.
Tak hanya itu, keputusan Anies untuk maju sebagai calon presiden (capres) justru membuat citranya semakin buruk di mata publik.
“Masyarakat akan menuduh Anies sebagai orang yang ambisius dalam mengejar jabatan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Arif menilai kontrak politik Anies dengan Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak akan berpengaruh langsung terhadap partai-partai pengusung Anies, yakni Koalisi Perubahan.
Hanya saja, kontrak politik tersebut akan menjadi pertimbangan para anggota Koalisi Perubahan, yakni Demokrat, PKS dan NasDem, untuk mempertahankan posisi Anies sebagai bacapres mereka.
“Kalau berpengaruh langsung sih tidak, mungkin ini akan menjadi pertimbangan saja. Ini dampaknya mungkin trust publik terhadap Anies kedepan,” pungkasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, kontrak politik antara Anies dan Prabowo itu diungkap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sandiaga Uno.
Pria yang kini menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu menuturkan, bahwa kontrak politik itu berlangsung di Pemilihan Gubernur DKI, pada tahun 2017.
Sandiaga pun menegaskan bahwa kontrak politik tersebut adalah sah karena ditandatangani oleh mereka bertiga di atas sebuah meterai.
“Itu terkait Pilgub 2017. Malam itu kita tanda tangan sebelum kita mendaftar ke KPUD. 2016 bulan September,” kata Sandiaga, Senin (30/1).
