HOLOPIS.COM, KALSEL – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mendesak Gubernur Papua Lukas Enembe untuk bersikap kooperatif terkait dengan kasus yang sedang dihadapinya di KPK saat ini.
Respon tersebut disampaikan Ma’ruf Amin melihat kondisi dari Lukas Enembe yang sampai dengan saat ini menolak untuk datang ke gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dan kemudian menimbulkan masalah.
“Mengharapkan supaya Lukas Enembe itu bisa bekerja kooperatif dan tidak menimbulkan masalah,” kata Ma’ruf kepada Holopis.com saat berada di Kalimantan Selatan, Kamis (13/10).
Ma’ruf kemudian malah menantang kader partai Demokrat tersebut untuk bisa memberikan pembuktian apabila memang merasa tidak melakukan seperti yang telah disangkakan penyidik KPK kepadanya.
“Kalau memang perlu pembuktian, ya dibuktikan saja memang bersalah atau tidak. Dengan demikian maka tidak terjadi ketegangan,” tukasnya.
Mengenai wacana permintaan hukum adat yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum Lukas Enembe, Ma’ruf pun menyatakan bahwa itu adalah urusan yang berbeda dengan kasus hukum di KPK.
“Mengenai soal adat itu nanti masalah di Papua sendiri , mereka punya kearifan lokal sendiri,” tegasnya.
Mahfud pun menambahkan, pemerintah dipastikan tidak akan melakukan intervensi atas kasus hukum yang ditangani KPK, terlebih mengenai kasus Lukas Enembe.
“Saya kira KPK itu lembaga independen. Karena itu pemeritah tidak bisa intervensi dan kpk sdah punya SOP nya sendiri bagaiaman dalam menangani masalah kasus korupsi,” tegasnya.
Diketahui bahwa KPK telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus korupsi. KPK pun telah memanggil Lukas untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di gedung Merah Putih KPK.
Namun, Lukas Enembe kemudian melalui kuasa hukumnya beralasan dalam kondisi sakit dan tidak mau datang ke Jakarta serta lebih memilih untuk menjalani pemeriksaan di rumahnya di Papua.
