JAKARTA, HOLOPIS.COM – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Heryawan meminta agar pemerintah benar-benar memberikan kontribusi yang baik dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Jangan hanya memaksa masyarakat patuh pada aturan sementara pemerintah sendiri mengeluarkan regulasi yang membingungkan.
“Hendaknya pengendalian pandemi jangan diserahkan ke masyarakat semata, tapi negara melalui pemerintah harus hadir dalam bentuk kebijakan yang tidak membingungkan dan memberatkan,” kata Netty dalam bincang-bincang di program RuangTamu Holopis Channel saat memperingati Hari Kesehatan Nasional, Jumat (12/11).
Salah satu yang sempat menghebohkan publik terakhir ini adalah persoalan kebijakan Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) untuk penggunaan moda transportasi secara keseluruhan, kemudian direvisi hanya untuk jarak jauh, selanjutnya direvisi hanya untuk moda transportasi udara saja, dan terakhir yang direvisi adalah peniadaan penggunaan hasil PCR, cukup swab antigen.
Selain itu, persoalan disparitas harga swab PCR. Mulai dari jutaan rupiah hingga Rp 300 ribu, dan terakhir direvisi oleh Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Pelayanan Kesehatan sebesar Rp 300 ribu untuk luar jawa dan bali, sementara untuk kawasan Jawa dan Bali harganya Rp 275 ribu.
Melihat morat-maritnya pembuatan kebijakan publik semacam ini dari pemerintah, Netty pun meminta agar pihak eksekutif tidak bermain-main dengan oligarki dalam penanganan pandemi Covid-19. Karena dampaknya akan sangat menyulitkan masyarakat sebagai sasaran tembak kebijakan.
“Pemerintah jangan pernah dikuasai dan bergerak di bawah kepentingan oligarki dan pengusaha. (Soal harga PCR) justru menguatkan asumsi publik kenapa bisa ditekan sedemikian rupa, harusnya bisa diketan lagi dong,” tambahnya.
Kemudian, legislatif dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mendorong agar pemerintah terus meningkatkan dan akselerasi layanan kesehatan tidak hanya untuk covid-19 saja, karena banyak penyakit non Covid-19 yang juga perlu mendapatkan perhatian serius.
“Interfensi berbagai program yang akan meningkatkan sistem dan kapasitas layanan kesehatan kita baik layanan pandemi maupun layanan non pandemi. Karena amanat UU kita bahwa setiap negara berhak mendapatkan layanan kesehatan dan jaminan sosial,” tandasnya.
Terakhir, ia berharap pemerintah dan seluruh stakeholder bangsa Indonesia bisa berkolaborasi aktif dalam rangka penyelesaian pandemi Covid-19, sehingga kehidupan masyarakat bisa kembali normal seperti sedia kala.
“Hari ini kita belum selesai pandemi Covid-19, mudah-mudahan pola kolaborasi kita bisa menjadi game changer kita,” pungkasnya.