HOLOPIS.COM – Influencer sekaligus dokter muda, dr Tirta Mandira Hudhi menyatakan konsistensinya terhadap ketidaksepakatannya pada kebijakan penggunaan sertifikat vaksinasi untuk syarat administrasi.
Salah satu penggunaan sertifikat vaksinasi adalah untuk syarat masuk pusat perbelanjaan. Menurutnya, kebijakan semacam ini tidak akan efektif diterapkan, bahkan memiliki efek samping yang cukup signifikan.
“Yakin. Ini bakal jebluk antrian vaksinnya . Semoga aja dosis cukup,” kata Tirta di akun Instagram pribadinya @dr.Tirta, Senin (9/8/2021).
Ketidaksepakatannya terhadap penerapan sertifikat vaksinasi untuk syarat administrasi ini bisa berpotensi diskriminatif. Apalagi, jangkauan vaksinasi masih sangat rendah dan dosisnya pun belum tersebar secara merata di seluruh pelosok daerah.
“Sejujurnya, saya kurang setuju sama kebijakan sertifikat vaksin buat administrasi kalau dosisnya belum merata,” ujarnya.
Bahkan dampak buruknya adalah munculnya bisnis sertifikat palsu di kalangan masyarakat, hanya sebagai cara publik bisa mengakses layanan umum seperti mall dan lain sebagainya.
“Hati-hati, bisnis sertifikat vaksin palsu,” tuturnya.
Ia berharap pemerintah juga menaruh perhatian serius terhadap masyarakat yang belum mendapatkan vaksinasi atau bahkan belum bisa divaksinasi karena alasan medis. Jika memaksakan sertifikat vaksinasi sebagai syarat mengakses layanan publik, maka kelompok masyarakat semacam ini yang akan merasa terdiskriminasi.
“Apalagi juga banyak pasien yang belum bisa divaksin, ini juga harus dipikirkan nasibnya,” tambahnya.
Tidak hanya itu, perhatian pemerintah juga dikatakan Tirta tidak boleh hanya di wilayah Pulau Jawa dan Bali semata. Karena masih banyak pulau yang ada di Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian dan sentuhan dari negara.
“Semoga luar jawa juga diperhatikan. Terutama puskesmas-puskesmas,” tandasnya.
Perlu diketahui, bahwa pemerintah tengah mewacanakan akan memberlakukan sertifikat vaksinasi sebagai syarat untuk mengakses layanan publik seperti Mall. Karena rencananya, pusat perbelanjaan akan coba dilonggarkan kembali dengan batasan maksimal kapasitas pengunjung adalah 25 persen.
