JAKARTA, HOLOPIS.COM – Peneliti pandemi dari Griffith University Australia, dr Dicky Budiman menyoroti wacana vaksi berbayar yang belakangan menjadi polemik di ruang publik. Menurutnya, semangat vaksinasi dalam kondisi pandemi seperti saat ini harus dijamin oleh pemerintah.
Dikatakannya, jangankan pandemi sebesar ini misalnya ada wabah di suatu daerah sebagai contoh demam berdarah, lalu sudah tersedia vaksin demam berdarah tersebut. Maka itu tidak boleh dijual ke publik itu harus disediakan penuh oleh pemerintah.
“Jangankan vaksinnya, perawatan pasiennya dalam situasi wabah itu harus ditanggung (pemerintah). Itu amanat regulasi, konstitusi kita,” kata Dicky dalam bincang-bincang di program RuangTamu Holopis Channel, Kamis (15/7).
Dicky menuturkan, dirinya sudah mengecek di luar negeri tidak ada negara yang memperjualbelikan vaksin. Kecuali di Singapura ada berbayar, tetapi ada maksud dan tujuan yang dilakukan pemerintah negara tersebut.
“Di Singapura ada Sinovac berbayar, itu maksudnya karena agar masyarakat tidak mengambil Sinovac. Ketika mereka mengeluarkan itu supaya semua memilih yang efikasinya tinggi. Penempatan vaksin berbayar tujuannya beda,” ujarnya.
Dirinya pun menyarankan agar vaksin berbayar berlabel gotong royong agar dibatalkan. Biaya vaksinasi jangan dibebankan kepada rakyat.
“Yauda batalin saja (vaksin berbayar), yang gratis saja sekarang. Masyarakat tidak boleh diarahkan untuk berbayar,” pungkasnya.
