“Terserah WFH 50 persen harus diawasi, ya diawasi benar, jangan hanya laporan-laporan kita 50 persen. Kan punya Satpol PP banyak, punya Polsek, punya Polres punya Koranmil. Tinggal sampaikan saja, Koranmil semua itu cek, Kapolsek cek itu. Itulah gunanya pemimpin,” sambung Arifin.
Mobilitas warga juga perlu dilakukan termasuk penerapan PPKM di tingkat RT/RW. Jika dilaksanakan dengan serius maka mobilitas wargapun bisa tertangani.
“Harus diefektifkan dan harus tegas. Buktinya kita di bulan 15 Mei kita bisa tinggal 17 persen di sini dan tinggal 900 orang selama bulan puasa. Tapi faktanya habis lebaran kan malah sulit dikendalikan, los dol kan. Yowes. Itulah yang menyebabkan kenapa angka itu meningkat,” kata Arifin.
Arifin memberikan masukan kepada Pemprov DKI Jakarta agar PSBB ketat segera diterapkan, untuk menekan laju lonjakan pasien positif Covid-19.
“(Keputusan paling lama) Besok. Kelamaan kalau akhir minggu. Jangan lama-lama semakin banyak nanti orang bergerak, makin lama tracing-nya nanti,” katanya.
“Kebijakan pembatasan ketat minggu depan ini diperlukan. Kalau tidak, akan bisa kolaps faskes (fasilitas kesehatan) yang ada di DKI seminggu ke depan,” katanya. (Mhd)
Humas Wisma Atlet Minta DKI Jakarta Kembali Terapkan PSBB Ketat
Temukan kami di Google News, dan jangan lupa klik logo bintang untuk dapatkan update berita terbaru. Silakan follow juga WhatsApp Channnel untuk dapatkan 10 berita pilihan setiap hari dari tim redaksi.