JAKARTA, HOLOPIS.COM – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah berupaya untuk menjadikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Lantas, bagaimana keamanan data para wajib pajak?
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Neilmaldrin Noor mengatakan, bahwa pihaknya menjamin keamanan data dari para wajib pajak selama proses transisi penggunaan NIK menjadi NPWP tersebut berlangsung.
“Data WP tetap rahasia. Jadi bukan berarti dengan perpaduan sistem, (pihak) sini bisa baca, pihak sana bisa baca. Jadi tidak perlu khawatir,” ujar Neilmadrin kepada wartawan, Senin (6/6).
Dia menyebut, keamanan data ini juga telah dijamin oleh Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
“Karena kami terikat dengan UU, data WP tidak mungkin kami ungkap sembarangan,” imbuh Neilmadrin.
Saat ini, lanjut dia, pihaknya masih berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) terkait pengintegrasian data kependudukan dengan basis data perpajakan.
pengintegrasian data ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengakses dan menerima layanan perpajakan sekaligus mendukung kebijakan satu data Indonesia.
Hal itu tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam Layanan DJP Kemenkeu, yang diteken oleh Derjen Pajak, Suryo Utomo dan Dirjen Dukcapil, Arif Fakrulloh pada Jumat (20/5) lalu.
“Perjanjian ini merupakan addendum dari perjanjian kerja sama sebelumnya yang telah ditandatangani 2 November 2018 yang bertujuan untuk memperkuat integrasi data antara DJP dan Ditjen Dukcapil, utamanya terkait NIK dan NPWP,” terang Neilmaldrin.
